Huawei menyampaikan pendapatannya menyoal peraturan pemerintah AS terkait larangan dagang.
Huawei menyampaikan pendapatannya menyoal peraturan pemerintah AS terkait larangan dagang.

Huawei Tetap Patuhi Aturan AS

Teknologi teknologi huawei
Lufthi Anggraeni • 19 Mei 2020 09:42
Jakarta: Huawei menggelar perhelatan akbar Global Analyst Summit ke-17 di Shenzhen. Acara ini diselenggarakan baik secara online maupun offline, dan dihadiri oleh lebih dari 2.000 analis industri, para key opinion leader, serta rekan-rekan media dari beragam segmentasi, seperti telekomunikasi, teknologi Internet, hingga keuangan.
 
“Dalam setahun ini, sejumlah teknologi tak tersedia lagi untuk kami. Selain itu, Huawei berjuang dengan gigih untuk terus bertahan dan maju ke depan di tengah segala terpaan,” ujar Rotating Chairman Huawei Guo Ping.
 
Dalam acara ini, Huawei membahas soal keputusan pemerintahan AS terkait perpanjangan larangan pengiriman produk Huawei yang resmi diumumkan pada 16 Mei 2020 yang lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menanggapi hal tersebut, Guo Ping mengatakan hal ini akan berdampak pada industri teknologi global yang mengalami kerugian serta bisnis yang dijalankan oleh Huawei.
 
Guo Ping juga menyampaikan ketidaksepakatan Huawei terkait amandemen Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS). Huawei berpendapat bahwa keputusan tersebut sewenang-wenang dan sangat merugikan, serta berpotensi menimbulkan kekacauan bagi industri di seluruh dunia.
 
Aturan baru ini juga disebut Huawei akan berdampak pada ekspansi, pemeliharaan dan memicu kekacauan industri secara global. Aturan baru tersebut diperkirakan mengincar pasokan chip HiSilicon Huawei yang dibuat oleh TSMC, yang sebenarnya bukan perusahaan asal AS.
 
Huawei hanya bisa mendapat pasokan chip yang saat ini sudah diproduksi oleh TSMC, itu pun kalau pengapalannya bisa terjadi dalam waktu 120 hari. Keputusan Departemen Perdagangan AS yang menolak mengirim semikonduktor untuk Huawei ini juga memicu reaksi dari pemerintah Tiongkok.
 
Kementerian perdagangan Tiongkok dilaporkan menolak tegas aturan baru AS terhadap Huawei. Karenanya, Kementerian perdagangan Tiongkok mengambil langkah untuk merespons keputusan AS tersebut, sebagai upayanya menjaga Huawei, dengan turut membuat daftar perusahaan entitas AS yang dinilai tidak dapat dipercaya.
 
Sebagai informasi, pemerintah AS memasukkan Huawei ke dalam daftar entitas atau Entity List mereka sejak 16 Mei 2019 tanpa adanya justifikasi. Dan sejak saat itu pula, Huawei tidak lagi dapat mengakses sejumlah elemen industri dan teknologi yang menjadi kunci bagi perusahaannya.
 
Meskipun demikian, Huawei menegaskan untuk tetap berkomitmen dalam mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah AS.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif