11 perwakilan kementerian/lembaga menyepakati portal aduanasn.id.
11 perwakilan kementerian/lembaga menyepakati portal aduanasn.id.

Jenis Pelanggaran ASN yang Dilaporkan di Portal Aduan ASN

Teknologi kominfo teknologi internet
Cahyandaru Kuncorojati • 13 November 2019 09:26
Jakarta: Portal Aduan ASN atau aduanasn.id kini resmi diperkenalkan kepada publik. Layanan ini difasilitas oleh Kemenkominfo dengan menggandeng 11 Kementerian/Lembaga terkait untuk mengatasi radikalisme di kalangan ASN yang belakangan menjadi pembicaraan pemerintah.
 
Masih berkaitan dengan konten negatif, hoaks, maupun radikalisme, pihak Kemenkominfo sebelumnya juga sudah menggelontar portal bernama aduankonten.id. Namun, portal bersifat umum dan tidak menargetkan terlapor adalah dari kalangan ASN.
 
Dalam perkenalannya, pihak Kemenpan RB sebagai salah satu pihak yang menggagas dan Kemenfominfo sebagai fasilitator juga mengumumkan beberapa poin indikator radikalisme atau jenis pelanggaran di ASN yang patut dilaporkan lewat aduanasnid.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama adalah teks, gambar, audio, dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kemudian bentuk konten yang sama yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.
 
ASN menyebarluaskan pendapat melalui media sosial yang berisikan jenis ujaran kebencian yang disebutkan sebelumnya. Kegiatan yang termasuk dalam menyebarluaskan di antaranya adalah share, broadcast, unggah, retweet, repost, dan sejenisnya.
 
Selanjutnya ASN membuat atau menyebarkan pemeberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabankan baik secara langsung maupun media sosial.
 
Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Keikutsertaan dalam kegiatan yang disebutkan tadi juga termasuk dalam bentuk pelanggaran.
 
ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan sebagai tanda sependapat dengan konten pelanggaran di atas juga bisa dilaporkan. Bentuk tanggapan atau dukungan ini bisa berbentuk lisk, disike, love, retweet atau comment di media sosial.
 
Selanjutnya adalah menggunakan atribt yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak melalui media sosial termasuk dalam pelanggaran yang bisa diadukan.
 
Melihat poin indikator radikalisme atau jenis pelanggaran yang bisa diadukan di aduanasn.id, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak membatasi ASN memberikan kritik.
 
"Mengkritik boleh kok. Semuanya boleh mengkritik. Kalau ASN mengkritik pekerjaannya sendiri juga boleh, yang tidak boleh ini yang tidak ada dasarnya," ungkap Johnny.
 
"Kami berharap bahwa portal atau konten yang diisi itu akan didukung dengan data yang valid, informasi yang akurat, tidak diisi dengan hoaks," imbuhnya.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif