Ilustrasi. (Shutterstock)
Ilustrasi. (Shutterstock)

Rudiantara: Minim Hoaks, Pembatasan Akses Medsos Tidak Dibutuhkan

Teknologi kominfo
Cahyandaru Kuncorojati • 14 Juni 2019 16:06
Jakarta: Hari ini, Jumat, 14 Juni 2019, sidang perdana gugatan Pemilu Pilres di Mahkamah Konstitusi telah berlangsung. Langkah pembatasan akses medsos seperti yang dilakukan pada kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 lalu tidak diberlakukan lagi.
 
Dalam video call dengan Metrotvnews, Menkominfo Rudiantara menyatakan dengan jelas bahwa pembatasan akses media sosial tidak diberlakukan hari ini berdasarkan kondisi yang terpantau. Menurutnya kondisi hoaks saat ini ddalam batas normal.
 
"Saat ini secara kualitatif dan kuantitatif tidak ada konten negatif yang menghasut hasil pengumuman perhitungan suara atau adu domba. Dari sisi URL (situs) yang berisi hoaks juga normal," tutur Rudiantara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Indikator normal yang dimaksud adalah hoaks yang berkaitan dengan hal di luar pemilu dan jumlahnya masih sebatas di bawah 100 URL. Menurut Rudiantara sulit untuk memberantas hoaks hingga 100 persen, namun hari ini terpantau masih tidak melampaui batas.
 
Rudiantara menceritakan bahwa konten negatif dan hoaks pada kerusuhan 21-22 Mei 2019 saat itu terjadi peningkatan dan penyebaran hoaks dalam jumlah banyak dari segi kuantitas. Dari sisi kualitatif hoaks tersebut berkembang dari kabar bohong hingga provokasi dan adu domba.
 
"Jadi hari ini tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan akses media sosial. Pembatasan juga bukan tujuan pemerintah," ungkap Rudiantara. Dia juga menperjelas bahwa pembatasan akses media sosial saat itu adalah keputusan bersama jajaran pemerintah, bukan hanya Kemkominfo.
 
Terkait problem di Instagram yang terjadi hari ini yaitu sulitnya berbagi video di meida sosial tersebut, Rudiantara menyatakan hal tersebut memang problem dari penyedia layanan.
 
Rudiantara meyakinkan kembali bahwa pembatasan akses media sosial bukan tujuan pemerintah. Dia mengambil analogi bahwa polisi yang berpatroli bukan akan menembakkan gas air mata, mereka berpatroli karena menjaga keamanan.
 
Demikain juga dengan Kemkominfo. Rudiantara menyebut pemantauan atas hoaks atau konten negatif yang beredar sebagai bagian dari patroli.
 
"Jadi tidak usah berandai-andai apakah pembatasan akses media sosial akan dilakukan lagi. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dunia maya dari konten negatif," jelas Rudiantara.
 
Rudiantara juga memohon maaf apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk aktivitas ekonomi. Namun menurutnya efek dari penbatasan akses media sosial saat itu tidak terlalu signifikan.
 
"Tapi aktivitas ekonomi digital tidak sepenuhnya bermasalah. Tokopedia, Bukalapak, Go-Jek, dan Traveloka tidak bermasalah. Hanya satu ecommerce luar negeri yang bermasalah karena mereka pakai single sign-on lewat media sosial. Jadi jangan tergantung pada satu platform," tutur Rudiantara.
 
Dia mengingatkan bahwa pembatasan akses media sosial tidak sepenuhnya. Hanya fitur foto dan video yang dibatasi sementara konten berbasis teks masih bisa. Menurutnya hoaks berkonten foto dan video lebih mudah memancing emosi ketimbang teks karena teks masih harus dibaca dan dicerna.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif