Kendati menawarkan lompatan produktivitas yang besar, kehadiran sistem otonom ini juga membawa risiko nyata seperti potensi prompt injection dan data poisoning yang dapat mengacaukan proses pengambilan keputusan mesin.
"Pemerintah mengambil satu pendekatan yang kita sebut dengan risk-based framework. Jadi kita mengambil pendekatan berbasis risiko, guna memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap manusia," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, dalam forum Techpresso di Jakarta.
Pendekatan berpusat pada manusia (human-centric) atau human in the loop ini dinilai krusial agar setiap keputusan strategis yang melibatkan pilar data, permodelan, dan eksekusi tetap berada di bawah kendali serta pengawasan manusia.
Kesiapan Infrastruktur dan Potensi Nilai Ekonomi Digital
Indonesia dinilai memiliki modalitas pasar yang sangat kuat untuk tumbuh menjadi pemain utama dalam ekosistem kecerdasan buatan global. Dari sudut pandang infrastruktur digital, tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini telah mencapai angka 80,6%, berarti sekitar 234 juta jiwa dari total 277 juta populasi penduduk telah aktif mengadopsi ruang siber.Jaringan telekomunikasi seluler 4G pun telah mencakup 97% wilayah berpenghuni di tanah air. Guna mendukung pemrosesan data AI yang memerlukan latensi rendah dan kecepatan tinggi, pemerintah terus mendorong perluasan jaringan 5G agar mampu mencapai target penetrasi hingga 50% dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Melalui penguatan proses bisnis berbasis teknologi pintar ini, kontribusi kecerdasan buatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mampu menembus angka USD366 miliar (Rp6.451,5 triliun) pada tahun 2030.
Nilai ekonomi yang luar biasa besar ini merepresentasikan sekitar 40% dari total potensi pertumbuhan ekonomi digital berbasis AI di seluruh kawasan Asia Tenggara yang diproyeksikan menyentuh angka USD1 triliun (Rp17.623 triliun).
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menetapkan tiga syarat mutlak yang harus diperkuat secara kolektif, yaitu penguatan infrastruktur dasar, pengembangan talenta digital kompeten, serta pembentukan ekosistem riset yang kokoh.
Menguasai Celah Strategis dalam Rantai Pasok Global
Guna memastikan keberlanjutan ekosistem komponen AI tingkat penuh atau AI full stack, pemerintah menegaskan pentingnya arah kebijakan agar generasi muda Indonesia tidak sekadar memosisikan diri sebagai pengguna akhir atau users, melainkan bertransformasi menjadi pengembang dan inovator.Salah satu strategi geopolitik teknologi paling progresif adalah memanfaatkan program hilirisasi cadangan mineral kritis atau critical minerals strategis yang melimpah di tanah air, seperti nikel, kobalt, tembaga, dan timah.
Indonesia diketahui memiliki potensi besar menghasilkan indium, produk sampingan bernilai tinggi dari pengolahan nikel. Jika diolah lebih lanjut dengan teknologi mutakhir menjadi senyawa indium phosphate, material ini mampu memperkuat kemampuan transmisi serta kecepatan hantar kabel serat optik jauh melampaui batas kabel serat optik biasa untuk infrastruktur kompleks GPU.
Dengan menguasai celah strategis atau choke point dalam penyediaan bahan baku industri semikonduktor global tersebut, Indonesia dipastikan akan memiliki posisi tawar politik dan ekonomi sangat kuat dalam peta persaingan teknologi dunia.
Langkah hilirisasi fisik ini pun diselaraskan dengan percepatan penataan regulasi non-fisik. Saat ini, pemerintah bersama dengan lembaga terkait tengah merampungkan penyusunan Peta Jalan Nasional Artificial Intelligence dan mempersiapkan aturan tingkat tinggi berupa Peraturan Presiden tentang Etika AI.
Langkah dinamis ini juga didukung penuh oleh parlemen yang mendorong pengkajian rancangan Undang-Undang AI spesifik guna menjamin kepastian hukum dan proteksi keamanan siber menyeluruh bagi masyarakat luas.