Ilustrasi.
Ilustrasi.

Perusahaan Teknologi tak Mau Pemerintah Akses Pesan Terenkripsi

Teknologi cyber security
Ellavie Ichlasa Amalia • 31 Mei 2019 12:22
Jakarta:Perusahaan ternama di industri teknologi telah lama menolak rencana pemerintah untuk mengakses pesan dan pembicaraan pengguna. Sekarang, mereka mengirimkan surat terbuka ke Markas Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ), menolak rencana yang memungkinkan pemerintah mengakses pesan yang terenkripsi.
 
Pejabat senior GCHQ pertama kali memperkenalkan "protokol hantu" pada November 2018. Dalam protokol ini, pemerintah tidak ingin menembus enkripsi pesan -- yang membuat Apple beradu dengan FBI pada 2016. Sebagai gantinya, teknik ini akan mengirimkan salinan pesan terenkrpisi ke pihak ketiga, dalam kasus ini, pemerintah, lapor Engadget.
 
Beberapa perusahaan yang menandatangani surat terbuka ini antara lain WhatsApp, Apple, Google, dan Microsoft. Ada beberapa alasan mengapa mereka menolak keberadaan protokol tersebut. Salah satunya adalah karena perusahaan akan harus merombak aplikasi dan software mereka untuk mempertimbangkan keberadaan protokol hantu, yang mungkin justru membuka jalan bagi para hacker.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alasan kedua, yang lebih penting, keberadaan protokol seperti ini bisa membahayakan pengguna dan membuat pengguna tak lagi percaya pada perusahaan. Fungsi enkripsi pada pesan adalah untuk memastikan agar pesan aman dan tak terbaca oleh pihak lain. Penggunaan protokol hantu justru menghilangkan fungsi enkripsi.
 
Para perusahaan yang membuat surat terbuka ini meminta GCHQ untuk fokus "melindungi hak privasi, keamanan siber, kepercayaan publik, dan transparansi."
 
Inggris bukannya satu-satunya negara yang pemerintahnya ingin bisa mengakses komunikasi masyarakatnya. Belum lama ini, Australia menjadi pusat perhatian karena mengesahkan Regulasi Akses dan Bantuan 2018 yang kontroversial. Regulasi itu memungkinkan pihak berwajib untuk menuntut akses ke komunikasi terenkripsi. Perusahaan yang menolak bisa mendapatkan denda hingga USD7,3 juta (Rp104,8 miliar).
 
Kepada CNCB, Pusat Keamanan Siber Nasional mengatakan bahwa tujuan mereka membuat proposal ini adalah untuk mendorong terjadinya diskusi. Alasan pemerintah ingin mendapatkan akses ke komunikasi terenkripsi adalah untuk kasus khusus seperti mencegah teroris.
 

(ELL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif