Sertifikasi ini menilai bagaimana misi, praktik, kebijakan, hingga hasil nyata perusahaan mencerminkan perhatian terhadap isu-isu keberlanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan.
Lembaga Pemeringkat Kredit Indonesia (KRI) secara resmi menaikkan peringkat kredit Venteny dari sebelumnya BBB+ menjadi A-. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam profil kredit perusahaan, mencerminkan fundamental bisnis yang semakin solid, tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan prospek pertumbuhan positif di tengah kondisi pasar yang dinamis.
"Peningkatan peringkat kredit ini adalah bentuk pengakuan atas strategi bisnis yang berkelanjutan dan kemampuan kami dalam menjaga stabilitas keuangan. Kami akan terus mendorong pertumbuhan yang sehat dan bertanggung jawab di seluruh lini bisnis Perseroan," ujar Jun Waide, Founder dan Group CEO PT Venteny Fortuna International Tbk.
Kinerja positif ini didukung oleh fokus perusahaan dalam membangun model bisnis yang adaptif dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Venteny secara konsisten mengembangkan solusi yang menjawab kebutuhan nyata para pekerja dan pelaku bisnis, mulai dari akses terhadap kesejahteraan finansial, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha.
Sertifikasi Orange Seal juga menandakan bahwa Venteny telah melakukan verifikasi dampak gender dan iklim secara langsung bersama para pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan pelanggan.
Dengan pendekatan partisipatif ini, Venteny berhasil membangun tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang layak menjadi tujuan investasi berbasis gender (gender-lens investment).
"Di Venteny, kami percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari sisi finansial, tapi juga dari dampak positif yang kami bawa bagi masyarakat. Sertifikasi Orange Seal menjadi bukti nyata atas dedikasi kami untuk membangun budaya perusahaan yang inklusif dan memberdayakan," tambah Jun Waide.
Pencapaian ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
