Hal ini disampaikan langsung oleh pihak Nokia dalam konferensi pers di Restoran Harum Manis, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2016).
Namun, kebijakan TKDN yang siap mereka penuhi ini bukanlah untuk memenuhi persyaratan pemasaran ponsel 4G dari Nokia, melainkan pengadaan dan manajemen layanan mereka, yang sepenuhnya berada di bawah kendali orang Indonesia. Alasannya adalah karena saat ini Nokia memang sedang fokus dalam penyediaan infrastruktur jaringan.
“Kita memiliki sumber daya berupa teknologi dan tenaga ahli dari luar negeri,” ujar Presiden Direktur Nokia Indonesia, Robert Cattanach.
“Kita sediakan teknologi dan tenaga ahli untuk sementara waktu, dan teknologi ini dapat dipelajari cepat. Nantinya, mereka (karyawan Indonesia) yang akan mengelola dan melakukan pengawasan terhadap solusi yang kita pasarkan.”
Selain itu, pihak Nokia juga menambahkan bahwa mereka terus mengadakan pelatihan terhadap karyawan negara setempat. Kebijakan tersebut memang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara-negara berkembang yang Nokia sambangi.
Namun, beberapa posisi penting tetap akan dipimpin oleh karyawan ahli dari luar negeri.
Nokia saat ini memiliki lebih dari 50 persen saham Alcatel-Lucent. Berfokus pada penyediaan infrastruktur jaringan, mereka menjadi salah satu penyedia perangkat terbesar di Indonesia. Huawei, ZTE, dan Ericsson adalah 3 perusahaan lainnya yang menjadi pesaing Nokia di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
