Mengakses konten pornografi lewat smartphone.
Mengakses konten pornografi lewat smartphone.

Negara Ini Berlakukan Tarif untuk Buka Blokir Konten Pornografi

Teknologi internet
Cahyandaru Kuncorojati • 07 Maret 2018 11:35
Jakarta: Negara bagian Rhode Island di Amerika Serikat memberlakukan peraturan baru yang juga mengundang perhatian terkait pemblokiran konten negatif berupa situs pornografi.
 
Apabila di Indonesia konten negatif seperti pornografis diberantas total dengan menutup aksesnya, Rhode Island memiliki cara sedikit berbeda. Penyedia layanan internet masih bisa membuka akses yang diblokir bagi penggunanya dengan persyaratan tertentu.
 
Persyaratan ini diajukan oleh dua senat dari Parta Demokrat negara bagiana tersebut yakni Frank Ciccone dan Hanna Gallo. Mereka mengajukan kebijakan bahwa setipa pengguna internet yang ingin membuka konten pornografi yang diblokir dikenakan tarif tambahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dikutip dari Fox News, kebijakan ini menyebutkan bahwa setiap pengguna yang ingin membuka akses konten pornografi yang diblokir akan dikenakan biaya sebesar USD20 (Rp275 ribu) untuk setiap akses.
 
Uang hasil biaya yang dibayarkan oleh pengguna internet akan dimasukkan ke dalam dana proyek pemerintah untuk mengatasi permasalahan human trafficking atau perdagangan manusia. Tentu saja, hal ini juga mendapatkan kecaman dari beberapa pihak.
 
Beberapa komentar yang mengecam hal tersebut berasal dari pekerja seks komersial yang memprotes bahwa pekerjaan mereka berbeda dengan perdagangan manusia dengan alasan mereka melakukannya tanpa paksaan.
 
Dalam kebijakan yang diajukan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pengguna internet untuk meminta penyedia layanan internet membuka akses ke konten pornografi. Pertama, mereka harus membuat pernyataan tertulis serta mengirimkan informasi identitas yang valid yaitu di atas usia 18 tahun.
 
Nantinya mereka akan menerima peringatan dari penyedia layanan internet bahwa kegiatan mereka memiliki dampak buruk terhadap kesehatan dan sosial. Langkah terakhir, pengguna internet harus membayarkan biaya yang berlaku tadi.
 
Apabila kebijakan ini disahkan, penyedia layanan internet harus bersiap menghadapi tuntutan hukum apabila ada konten pornografi yang belum diblokir aksesnya, atau konten non-pornografi yang malah diblokir.
 
Kebijakan ini terdengar sebagai cara baru pemerintahan memperoleh pendapatan dari masyarakatnya, serta membingungkan penyedia layanan internet untuk mengambil tindakan, apakah mereka harus memblokir sepenuhnya konten pornografi atau tidak.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif