Ilustrasi: npr
Ilustrasi: npr

Tak Punya Gerbang Internet, RUU Perlindungan Data Pribadi Bisa Terhambat

Teknologi Kominfo teknologi cyber security
Yurike Budiman • 06 Februari 2020 09:14
Jakarta: Pengamat Telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan Indonesia sampai saat belum mempunyai gerbang internet.
 
Hal ini bisa membuat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan juga Revisi Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) terhambat.
 
"Untuk bisa mengendalikan internet ini dalam wilayah kedaulatan Indonesia mesti ada gerbang internet. Sampai saat ini Indonesia belum menentukan sikapnya. Pada saat pembahasan UU PDP dan RUU KKS pasti nyangkut di sini, muter-muter di sini saja," ungkap Nonot, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lantaran tak punya gerbang internet, Indonesia tak memiliki gerbang pembayaran online. Hal ini, menurutnya juga turut menyulitkan penghitungan keuangan.
 
"Sementara Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) kebingungan, dari mana tahunya ada transaksi, sebesar apa di Indonesia. Bagaimana cara menghitung pajaknya kalau tidak ada gerbang pembayaran, tidak bisa. Satu-satunya cara menghitung pajak estimasi online dengan cara punya gerbang pembayaran," jelas dia.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate beberapa waktu lalu telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk membahas draf regulasi RUU PDP. Draf tersebut kini sudah berada di tangan DPR.
 
Johnny juga menjelaskan bahwa persiapan dari pemerintah telah selesai, dan telah dapat diselesaikan secara politik.
 
Pertemuan ini selaras dengan target Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempercepat pembahasan RUU PDP ini di ranah DPR, serta mempercepat pengesahan sehingga dapat diberlakukan.
 
Pemerintah menggenjot proses pengesahan RUU PDP ini atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang ini merupakan regulasi penting, mengingat sebanyak 126 negara di dunia. Indonesia menjadi negara ke 127 jika RUU PDP ini telah diresmikan.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif