Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kebebasan Live Streaming di Medsos Terancam, Kenapa?

Teknologi telekomunikasi
Cahyandaru Kuncorojati • 28 Agustus 2020 13:39
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan respon terkait gugatan yang dilayangkan RCTI dan iNews mengenai layanan siaran melalui platform internet. Hal ini dijelaskan bisa membuat fitur siaran (live) di media sosial ditutup.
 
Diketahui bahwa RCTI dan iNews TV mengajukan uji materi Pasal 1 ayat 2 UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin agar platform penyedia siaran berbasis internet juga diperlakukan seperti lembaga stasiun tevelisi alias memiliki izin siaran.
 
Apabila uji materi dan permintaan tersebut disahkan Mahkamah Konstitus maka nantinya penyedia layanan atau media sosial termasuk pengguna tidak bisa melakukan live di media sosial. Mereka yang melanggar bisa ditindak oleh pihak penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin," tutur Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo, Ahman M. Ramli seperti dikutip dari Antara.
 
Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," tambah Ramli apabila nantinya gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Penindakaan hukum tidak hanya berlaku pada penyedia platform tapi juga perorangan karena bakal dianggap melakukan siaran ilegal.
 
Jalan tengahnya, Ramli mengimbau bahwa pemerintah harus merusmuskan lagi undang-undang baru terkait penyiaran agar ada regulasi tersendiri untuk kegiatan siaran berbasis internet atau di platform media sosial.
 
Informasi mengenai gugatan uji materi oleh RCTI dan iNews TV pertamaa kali diketahui dari permohonan judicial review di halaman situs resmi Mahkamah Konstitusi. Kedua pihak penggugat dikabarkan khawatir konten yang disiarkan di media sosial atau internet bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
 
(MMI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif