Jakarta: Tingkat adopsi dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menunjukkan angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata masyarakat global.
Berdasarkan laporan riset bertajuk 2026 Consumer Survey (Indonesia) yang dirilis oleh perusahaan pengamanan identitas digital Ping Identity, sebanyak 61% konsumen di Indonesia menyatakan bersedia membiarkan AI mengambil keputusan secara mandiri atas nama mereka. Angka tersebut terbilang sangat dominan dan melonjak jauh melebihi rata-rata global yang hanya berada di kisaran 31%.
Riset yang melibatkan 11.000 responden dari 12 negara, termasuk 500 responden konsumen di Indonesia, menandai pergeseran peran AI dari sekadar alat penjawab pertanyaan menjadi entitas yang diberi wewenang bertindak (agentic AI). Di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap konsep agentic AI tergolong relatif matang, di mana 74% responden mengaku sangat atau cukup mengenal teknologi ini, dibandingkan rata-rata global yang baru mencapai 40%.
Keterbukaan konsumen Indonesia juga tecermin dari tingginya toleransi dalam membagikan akses data pribadi demi efisiensi. Sebanyak 62% responden di Indonesia mengaku bersedia memberikan agen AI akses baca ke akun email utama mereka apabila dapat menghemat waktu hingga lima jam per minggu.
Sebagai perbandingan, hanya 33% konsumen global yang bersedia melakukan hal serupa. Dalam hal prioritas layanan, 62% konsumen Indonesia mengutamakan kecepatan serta akurasi hasil tindakan AI.
Meski demikian, pendelegasian wewenang yang lebih besar ini memunculkan kekhawatiran mendalam terkait privasi, akurasi representasi, dan kendali manusia. Sebanyak 86% konsumen di Indonesia khawatir bahwa agen AI dapat menyajikan gambaran yang keliru mengenai kepribadian atau nilai-nilai diri mereka.
Selain itu, 74% responden merasa terbebani karena harus secara terus-menerus mengawasi dan memeriksa ulang hasil kerja AI. Masalah privasi (49%), ancaman keamanan siber (48%), serta peniruan identitas oleh AI (48%) turut menjadi perhatian utama konsumen.
Darryl Jones, Vice President of Consumer Segment Strategy di Ping Identity, menjelaskan bahwa keterbukaan konsumen harus dibarengi dengan kejelasan batasan kewenangan AI. "Semakin besar tanggung jawab yang kita berikan kepada AI, semakin penting untuk memperjelas apa yang dapat dilakukannya, apa yang dapat diaksesnya, dan siapa yang tetap memegang kendali," tegas Jones.
Sementara itu, Akkasha Sultan, Senior Vice President and General Manager APJ Ping Identity menambahkan bahwa organisasi harus mengimbangi performa AI dengan perlindungan data dan identitas yang kuat.
Guna memperkuat kepercayaan publik, konsumen mengharapkan bukti konkret dari penyedia layanan. Pencantuman sumber yang jelas (51%) dan jaminan bahwa data pribadi tidak digunakan untuk melatih model AI publik (49%) menjadi indikator utama kepercayaan. Terlebih lagi, 92% responden secara tegas menekankan pentingnya regulasi pemerintah untuk melindungi identitas dan data pribadi dalam penerapan teknologi AI.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
