Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Yesi Arnaz Ferari, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan layanan digitalisasi bansos. Data Komdigi menunjukkan jumlah pendaftar harian meningkat signifikan sejak Oktober 2026 hingga membebani kapasitas sistem dan menyebabkan gangguan layanan secara berkala.
Jumlah pendaftar harian tertinggi tercatat pada 15 Oktober 2026, yakni mencapai 691.722 KK. Sementara itu, rata-rata jumlah pendaftar harian sepanjang 1–27 Oktober 2026 mencapai sekitar 382 ribu KK.
Sebagai langkah perbaikan, Komdigi melakukan migrasi infrastruktur pada awal Oktober ke lingkungan GC2 untuk menstabilkan sistem dan meningkatkan performa layanan.
Yesi menjelaskan, pengujian awal atau smoke test menunjukkan sistem mampu menerima beban hingga sekitar 600 ribu. Namun, pengujian lanjutan masih diperlukan untuk mengetahui kapasitas maksimal sistem setelah dilakukan peningkatan infrastruktur.
“Sekarang kita lagi coba fine tuning lagi. Eh, nanti dalam minggu depan, kita akan lakukan kembali stress testing-nya. Dapetin angka yang maksimal,” kata Yesi dalam acara Ngopi Bareng yang diselenggarakan Kemkomdigi, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut dia, hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kemampuan sistem dalam melayani pendaftaran masyarakat. Komdigi juga berupaya mengantisipasi lonjakan akses agar masyarakat tidak mengalami kendala ketika menggunakan layanan digitalisasi bansos.
Yesi menambahkan, kesiapan infrastruktur menjadi hal penting karena kapasitas sistem memiliki batas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui kemampuan maksimal layanan sekaligus menyiapkan langkah penanganan ketika terjadi peningkatan trafik.
Komdigi Kembangkan Integrasi Aplikasi Pemerintah
Selain kesiapan infrastruktur, Yesi menyoroti persoalan aplikasi pemerintah yang masih berjalan secara sektoral. Ia menyebut jumlah aplikasi di lingkungan pemerintahan sudah mencapai ribuan, tetapi integrasi antarsistem dan pertukaran data masih menjadi tantangan.Menurut dia, transformasi digital pemerintah tidak berarti seluruh aplikasi harus disatukan menjadi satu platform. Pemerintah perlu membangun ekosistem digital yang memungkinkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap mengelola proses bisnisnya masing-masing, tetapi dapat saling terhubung melalui standar bersama.
Salah satu infrastruktur yang dikembangkan untuk mendukung upaya tersebut ialah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarsistem milik kementerian dan lembaga.
Yesi menjelaskan, SPLP tidak mengambil alih penyimpanan data dari masing-masing instansi. Data tetap berada di bawah pengelolaan instansi pemiliknya, sedangkan SPLP bertugas menghubungkan pihak yang membutuhkan data dengan instansi yang menyediakan data tersebut.
“Jadi SPLP ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mengintip data. Datanya tetap masih ada di masing-masing pengampu. Jadi SPLP ini hanya me-routing-kan saja,” ujarnya.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data yang sama ketika mengakses layanan publik. Pertukaran data dilakukan antarsistem di belakang layar, sementara masyarakat cukup memberikan informasi yang diperlukan.
Digitalisasi Bansos Libatkan Berbagai Instansi
Dalam penerapan digitalisasi perlinsos, SPLP menjadi salah satu infrastruktur yang mendukung pertukaran data untuk membantu proses verifikasi calon penerima bansos. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Sosial sebagai pemilik proses bisnis dan Komdigi dalam pengembangan SPLP.Yesi mengatakan, digitalisasi diharapkan dapat memangkas tahapan administrasi dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Berdasarkan evaluasi uji coba di Banyuwangi yang dipaparkannya, proses bisnis bansos yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 200 hari dapat dipangkas menjadi sekitar satu menit hingga enam jam melalui proses digital.
Meski demikian, penerapan layanan digital perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur internet dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Tidak semua calon penerima bansos memiliki akses terhadap telepon pintar atau kemampuan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan melibatkan agen atau relawan yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Yesi menyebut agen dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pendamping program keluarga harapan (PKH).
Ia menegaskan bahwa agen tersebut berperan sebagai relawan dan tidak diperbolehkan memungut komisi dari masyarakat yang dibantu.
Yesi berharap digitalisasi dan integrasi data dapat membuat layanan pemerintah lebih efisien serta memudahkan masyarakat mengakses bantuan sosial. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kolaborasi lintas instansi, proses administrasi diharapkan semakin sederhana tanpa mengabaikan keaman
(Ellen Octovia Suherman)
