Kode IMEI dan informasi yang menandakan ponsel ini resmi alias legal.
Kode IMEI dan informasi yang menandakan ponsel ini resmi alias legal.

Ponsel BM Masih Beredar, Pemblokiran via IMEI Harus Lebih Ketat

Teknologi gadget smartphone
Cahyandaru Kuncorojati • 06 Agustus 2020 11:34
Jakarta: Indonesia Forum Technology (ITF) baru saja merilis informasi bahwa pihaknya masih menemukan ponsel ilegal atau black market masih beredar di pasar Tanah Air. Padahal per 18 April 2020, sudah dilakukan pemblokiran via IMEI untuk mendukung pemberantasannya.
 
Pihak ITF menemukan di sebuah e-commerce dalam negeri masih ada merchant yang dengan jelas menjual iPhone SE 2 yang diluncurkan tahun ini, tapi dicantumkan menggunakan IMEI luar negeri dan tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian.
 
Penelusuran ITF menemukan mereka sudah menjual iPhone SE 2 varian 256GB sebanyak enam unit dengan harga Rp9,9 juta. Kemudian varian 64GB harga Rp8,7 juta sudah terjual sebanyak 18 unit. Hal ini membuat efektivitas pemblokiran IMEI skema Whitelist dipertanyakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mestinya ponsel black market sudah tak bisa beredar lagi dan tak dapat layanan selular. Kan, aturannya sudah diberlakukan," tutur Direktur Marketing Advan, Gusen dikutip dari informasi yang dibagikan ITF.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim dan CEO Mito, Hansen. Keduanya juga mendesak pemerintah untuk benar-benar merealisasikan kebijakan dan komitmen pemblokiran ponsel ilegal.
 
"Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan- aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Jangan diberi jalan para pelaku bisnis ponsel black market," tutur Suryadi.
 
"Jika aturan validasi IMEI ini benar-benar dilakukan akan berdampak positif bagi konsumen, industri dan pemerintah. Jika benar ponsel Black Market masih beredar dan masih mendapat layanan operator selular, kami jadi bertanya, ada problem apa dengan validasi IMEI ini?" timpal Hansen.
 
"Kami bukan dalam posisi menyudutkan pihak tertentu, tapi kami berharap aturan tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Jika ada problem dan kendala teknis semestinya dipaparkan secara gamblang ke publik. Publik jangan dibuat bertanya-tanya dan berasumsi liar," tambahnya.
 
(MMI)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif