Ponsel wisatawan asing menjadi salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar pengecualian regulasi IMEI.
Ponsel wisatawan asing menjadi salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar pengecualian regulasi IMEI.

Ponsel Wisatawan Asing Masuk Pengecualian Regulasi IMEI

Teknologi kominfo teknologi telekomunikasi
Lufthi Anggraeni • 21 Oktober 2019 14:43
Jakarta: Peraturan Menteri (Permen) terkait IMEI telah diresmikan hari ini oleh tiga Menteri, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, Permen ini baru akan secara resmi berlaku pada tanggal 18 April 2020 mendatang.
 
Peraturan yang mengatur soal pemblokiran peredaran ponsel dan tablet dengan dukungan slot kartu SIM tidak resmi atau Black Market berbasis nomor IMEI ini ditujukan pengguna yang membeli perangkatnya di luar negeri.
 
Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait ponsel yang diboyong oleh wisatawan asing ke Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut hal ini tidak akan berpengaruh pada ponsel wisatawan asing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nasibnya (ponsel wisatawan asing) baik-baik saja. PM ini baru akan berlaku 18 April 2020, masih banyak waktu." ujar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu.
 
Pernyataan ini juga didukung oleh Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto, menyebut bahwa ponsel wisatawan asing tidak akan terdampak dari regulasi ini jika menggunakan paket roaming dari negara masing-masing, meski tinggal di Indonesia selama lebih dari 30 hari.
 
Hal berbeda akan terjadi jika ponsel wisatawan asing menggunakan kartu SIM operator seluler Indonesia sebagai penyedia jaringan internet mereka. Janu menyebut bahwa wisatawan asing memiliki waktu selama 30 hari sebelum harus mendaftarkan IMEI mereka.
 
Hal ini juga telah tertuang pada pasal 10 tentang Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada alat dan/atau perangkat Telekomunikasi Peraturan Menteri Kemenkominfo.
 
Pada pasal tersebut, dijelaskan sejumlah syarat terkait ponsel yang terkena pengecualian aturan pembatasan IMEI, di antaranya ponsel yang menggunakan tarif roaming internasional, ponsel yang merupakan barang bawaan pribadi penumpang atau awak internasional, dan perwakilan negara asing serta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
 
Namun, pemilik ponsel yang masuk ke dalam daftar pegecualian ini diwajibkan untuk melaporkan IMEI perangkat yang digunakan. Pelaporan dilakukan ke Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional paling lambat 30 hari setelah kedatangan.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif