Netflix masih enggan untuk berkomentar terkait rencana KPI mengawasi layanannya.
Netflix masih enggan untuk berkomentar terkait rencana KPI mengawasi layanannya.

Netflix Masih Enggan Berkomentar Soal KPI

Teknologi netflix
Lufthi Anggraeni • 13 Agustus 2019 11:49
Jakarta: Rencana pengawasan Netflix dan YouTube oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi bahan pemberitaan media Indonesia. Rencana ini pertama kali dicetuskan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio.
 
Agung menyebut dirinya memastikan akan membuat regulasi yang adil dalam pengawasan terhadap media-media baru di Indonesia. Rencana KPI ini disebut berdasarkan penilaian bahwa terdapat transisi penonton Indonesia dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan Youtube.
 
Netflix sebagai layanan streaming konten video yang menjadi target utama rencana KPI ini mengaku telah mengetahui hal ini, namun masih enggan untuk memberikan komentar terkait rencana KPI tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak target, rencana KPI ini justru mendapat reaksi keras dari masyarakat. Warganet Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui petisi penolakan rencana KPI mengawasi Youtube dan Netflix ini.
 
Tidak hanya oleh masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum berwenang mengawasi konten Netflix dan Youtube. Sebab, belum ada aturan yang mengatur soal tugas KPI mengawasi konten di dunia maya.
 
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku pihaknya belum mendiskusikan rencana pengawasan Netflix dan YouTube ini secara detail dengan KPI. Rudiantara juga menyebut hingga saat ini belum mengetahui langkah yang akan diambilnya terkait rencana KPI tersebut.
 
Namun jika dikaitkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kominfo menilai lembaganya masih menjadi pihak berwenang dalam menegakkan undang-undang tersebut, termasuk melakukan pengawasan pada media digital.
 
Saat ini, Rudiantara menyebut proses diskusi dengan pihak terkait menjadi hal yang harus dilakukan, sehingga memiliki kedudukan hukum yang pasti. Selain itu, tidak hanya menyoal konten, diskusi terkait teknologi penyiaran VTR juga menjadi pokok yang dinilai perlu dibicarakan KPI, Kominfo dan DPR.
 
Rencana KPI dalam mengawasi konten yang ditayangkan via platform digital seperti Netflix dan YouTube, juga berdasarkan penilaian bahwa media konvensional maupun baru bertindak sebagai agen sosialisasi di masyarakat, dan konten media diyakini bisa mengubah karakter bangsa.
 
Sementara itu, rencana KPI ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengaku tak mempersoalkannya. Menurut Fadli, KPI memiliki standar penyiaran untuk bisa tayang di Indonesia. Standar tayang di dalam negeri, kata dia, berbeda dengan negara-negara lain.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif