Bolt menjadi penyedia layanan internet yang hanya menyediakan jaringan 4G LTE. (Bolt)
Bolt menjadi penyedia layanan internet yang hanya menyediakan jaringan 4G LTE. (Bolt)

Kemenkominfo Pertimbangkan Proposal First Media dan Bolt

Teknologi kominfo telekomunikasi
Cahyandaru Kuncorojati • 21 November 2018 13:05
Jakarta: Bolt dan First Media mengajukan proposal terkaitpenunggakan pembayaran sejak 2016.
 
First Media dan Bolt yang memastikan layanan mereka masih bisa diakses karena telah membuat kesepatakan dengan pihak Kominfo sebagai pihak berwenang yang mengatur izin penggunaan frekuensi.
 
"PT Internux (Bolt) akan tetap memberikan layanan yang terbaik sambil menunggu dan berharap adanya penyelesaian," ungkap Presiden Direktur PT Internux (Bolt) Dicky Moechtar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehubungan dengan hal ini, PT Internux (Bolt) memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan baik isi ulang (top up) maupun paket berlangganan, sampai perseroan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemenkominfo," imbuhnya.
 
Dari pihak First Media yang catatannya masih satu induk perusahaan dengan Internux, membagikan pernyataan yang sama. Layanannya masih bisa diakses dan sementara tidak menerima pembelian layanan berlangganan baru.
 
Keduanya sama-sama menyebutkan bahwa mereka telah mengajukan proposal penyelesaian kepada Kominfo pada Jumat, 16 November 2018.
 
Proposal penyelesaian tersebut berisi komitmen kedua perusahaan untuk membayarkan tunggakan izin penggunaan frekuensi dengan skema yang mereka sudah rencanakan.
 
Kepada media, Plt.Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan hingga saat ini pihak kementerian masih tengah membahas proposal tersebut.
 
"Kami masih mempertimbangkan dari dua pilihan yang ada, apakah memutuskan untuk mencabut izin penggunaan frekuensi atau menerima prosposal, ini yang masih alot di rapat SDPPI," ungkap Fernandus.
 
Menurutnya proposal skema pembayaran utang yang diajukan kedua perusahaan lebih menarik karena bisa diselesaikan hingga September 2020. Sementara skema pembayaran yang dirilis dalam surat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan waktu pembayaran hingga 10 tahun ke depan.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif