ilustrasi. Medcom.id
ilustrasi. Medcom.id

RPP Postelsiar Dinilai Berikan Manfaat Besar dan Mempermudah Penegakan Hukum

Teknologi Kominfo telekomunikasi
Medcom • 22 Februari 2021 12:00
Jakarta: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) besutan Kemenkominfo dinilai akan memberikan manfaat besar dan mempermudah penegakan hukum. Aturan itu juga disebut melindungi kepentingan nasional.
 
Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo mengapresiasi selesainya Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar.
 
Postelsiar mengatur kerja sama penyelenggara jaringan telekomunikasi nasional dan asing. Mereka harus menjalankan usaha berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Selain itu kata Agung, pengecualian diberikan bagi pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya.
 
“Pasal itu untuk demokratisasi informasi dengan tujuan agar pelaku usaha individual dalam negeri dapat membuat konten,” kata Agung, Senin, 22 Februari 2021.
 
Selain itu penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat mengelola trafik.Tujuannya, kata Agung, agar operator telekomunikasi berlomba menyajikan layanan terbaik, sehingga masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit.
 
"RPP Postelsiar ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepentingan nasional dan industri dalam negeri harus menjadi prioritas Pemerintah. Jangan sampai Negara, masyarakat dan industri dalam negeri tak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan OTT (over the top) asing di Indonesia," ujar Agung.
 
Kerja sama OTT asing dengan pelaku usaha lokal, kata Agung, sudah menjadi desakan di berbagai negara. Sebab, OTT global tidak melakukan investasi dan tidak membayar pajak kepada negara. Namun OTT asing mengambil keuntungan besar dari negara-negara tersebut.
 
OTT asing, kata Agung, tidak  melakukan investasi, hanya memakai jaringan telekomunikasi yang sudah ada. OTT asing tak perlu tarik kabel untuk menghubungkan ke bandwidth internasional.
 
“PP Postelsiar mendorong kerja sama dan dapat menjunjung tinggi kedaulatan dan rasa keadilan. OTT asing yang mencari keuntungan finansial di Indonesia harus memberikan kontribusi bagi negara. Negara-negara Eropa sudah membuat aturan kewajiban kerja sama antara OTT asing dan perusahaan lokal,” kata Agung.
 
Menurut Agung pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi sudah tepat. Aturan tersebut harus dijalankan secara konsisten namun tidak merugikan OTT asing.
 
“Kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator lokal akan mempermudah penanganan keamanan dan penegakkan hukum. Sebab, fisiknya ada di Indonesia sehingga OTT asing akan mengikuti aturan Indonesia,” kata Agung.
 
Seperti diketahui, RPP Postelsiar versi terbaru mewajibkan perusahaan penyedia layanan OTT global melakukan kerja sama dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi Indonesia berdasarkan prinsip adil, wajar, dan nondiskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
(FZN)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif