BDO merupakan salah satu kantor akuntan publik dan perusahaan penyedia jasa konsultasi terkemuka, sedangkan BDO di Indonesia adalah anggota BDO International Limited dan merupakan bagian dari jaringan BDO internasional dari perusahaan anggota independen.
Merger ini bertujuan untuk memberikan layanan jasa konsultasi terpadu dalam satu pintu, khususnya dalam layanan bantuan hukum di ranah digital dan siber bagi masyarakat.
BDO Legal hadir di Indonesia membawa keahliannya yang unik yaitu bidang hukum teknologi, digital dan hukum keamanan siber, termasuk isu-isu khusus seperti UU ITE dan UU PDP.
“Kami tidak hanya ahli di bidang hukum, berkat ‘duet maut’ ini, tim kami menggabungkan layanan hukum Legal Risk Management dengan hukum digital dan keamanan siber, untuk dapat menyediakan layanan serta konsultasi hukum yang paling lengkap dan berkualitas tinggi, untuk mampu memecahkan persoalan hukum apapun yang dihadapi oleh klien kami,” kata Eman Achmad, Managing Partner BDO Legal “Eman Achmad & Co Law Firm”.
“Kekuatan dari BDO Legal sekarang tidak hanya penguasaan aspek-aspek hukum lokal, tapi juga pemahaman mendalam akan hukum global, dan mampu membantu klien memecahkan masalah hukum serta bisnis yang kompleks,” lanjut Eman.
Layanan yang mampu disediakan oleh BDO Legal “Eman Achmad & Co Law Firm” mencakup penasehat hukum untuk bidang teknologi, digital, data dan keamanan siber, transaksi informasi dan elektronik, dan telekomunikasi.
Selain itu ada layanan audit & assurance, perpajakan, keuangan korporasi, penasehat keuangan, IT, valuasi hingga human capital. BDO Legal didukung oleh para ahli yang kompeten, terdiri dari 5 partner, dan 12 praktisi hukum profesional dengan latar belakang beragam disiplin ilmu.
Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan Internet di masyarakat, keamanan siber menjadi isu yang semakin penting, karena dampaknya yang kompleks dan membuat tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan semakin tinggi.
Akhir-akhir ini banyak terjadi serangan siber, pencurian data, hingga penyalahgunaan internet, padahal pemerintah sudah menetapkan berbagai macam undang-undang dan aturan untuk melindungi masyarakat.
Contohnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan versi revisi Nomor 19 Tahun 2016 yang mencakup pelanggaran seperti membagikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem elektronik, atau PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Di samping itu juga ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan oleh DPR RI pada bulan Oktober 2022 yang lalu.
”Kami memiliki posisi yang strategis serta kelebihan-kelebihan yang unik dalam satu atap untuk ditawarkan pada klien, baik yang ada saat ini maupun klien-klien di masa yang akan datang,” pungkas Thano Tanubrata, CEO BDO di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
