Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mematangkan langkah strategis untuk mempercepat transformasi teknologi kecerdasan buatan sekaligus menjaga kedaulatan digital nasional. Salah satu langkah konkretnya adalah finalisasi Peta Jalan AI Nasional serta penjajakan pembangunan infrastruktur komputasi raksasa berdaya hingga 1.000 Megawatt atau setara 1 Gigawatt secara bertahap.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, dalam forum peluncuran laporan kesenjangan kapabilitas AI bersama OpenAI di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Edwin menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya berpuas diri menjadi salah satu pengguna AI terbesar di tingkat regional maupun global. Kehadiran teknologi mutakhir ini harus diarahkan pada dua tujuan utama: menciptakan kecerdasan kolektif dan meningkatkan kesejahteraan umum.
"Menjalankan sistem AI sebenarnya sepuluh kali lebih mahal daripada melatih datanya. Jika pemanfaatan AI di negara ini tidak mampu menciptakan kecerdasan kolektif dan kesejahteraan umum, teknologi ini hanya akan menjadi pemborosan yang sangat mahal," ujar Edwin.
Edwin menjelaskan, pemerintah telah merampungkan draf Peta Jalan AI Nasional yang saat ini prosesnya berada pada tahap akhir menunggu penandatanganan oleh Presiden. Dokumen strategis ini memuat sepuluh sektor prioritas—termasuk sektor pendidikan, perbankan, dan industri manufaktur—serta delapan program prioritas.
Pemerintah juga merumuskan panduan etika AI guna memastikan tata kelola teknologi berjalan bertanggung jawab tanpa mematikan ruang gerak inovasi industri swasta.Menurut Edwin, kedaulatan AI menjadi pilar krusial agar nilai budaya, kearifan lokal, serta data nasional tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak asing.
"Saat ini kepemilikan teknologi AI frontier masih berada di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun ke depan, Indonesia harus mampu memutuskan arah kebijakannya sendiri berdasarkan data dan budayanya, serta pada akhirnya mampu mengoperasikan teknologinya secara berdaulat," jelasnya.
Dalam memetakan ekosistem digital nasional, Kemenkomdigi mengadopsi konsep analogi bangunan bertingkat empat. Lantai dasar atau fondasi difokuskan pada infrastruktur fisik, mencakup konektivitas serat optik, satelit, dan pusat data. Lantai pertama menaungi infrastruktur virtual yang meliputi komputasi awan, kapasitas komputasi pemrosesan, dan keamanan siber.
Sementara itu, lantai kedua mencakup platform teknologi serta model bahasa besar (Large Language Models/LLM). Puncaknya di lantai ketiga adalah implementasi aplikasi riil dan berbagai kasus penggunaan di beragam sektor industri produktif.
Untuk menopang kebutuhan komputasi yang haus daya, Indonesia membuka kolaborasi investasi berskala masif. Pemerintah memproyeksikan kemitraan strategis pembangunan kapasitas komputasi sebesar 1.000 MW hingga tahun 2032. Tahap awal direncanakan dimulai pada 2027 dengan target 200 MW, yang diperkirakan menyerap nilai investasi awal sekitar USD8,5 miliar.
Edwin memaparkan bahwa langkah transformasi ini berpedoman pada formula 5-6-3, yang terdiri atas lima lapisan ekosistem AI, enam faktor pemampu (enablers), dan tiga sasaran hasil akhir.
Enam faktor pemampu tersebut mencakup percepatan penetrasi jaringan 5G nasional dari 10 persen saat ini menjadi 50 persen pada 2030, skema permodalan investasi berjenjang untuk riset hingga UMKM, pembinaan talenta AI domestik, insentif pasar, serta peran regulator sebagai katalisator guna memangkas beban inovasi sektor swasta.
Dengan proyeksi nilai ekonomi AI yang diprediksi mencapai ratusan miliar dolar pada 2030, penguatan infrastruktur dan regulasi ini diharapkan membuat Indonesia mengisi seluruh lapisan rantai pasok teknologi, bukan sekadar pasar adopsi pasif.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
