Ilustrasi Shutterstock.jpg
Ilustrasi Shutterstock.jpg

PP Postelsiar Menjunjung Nilai Keadilan

Teknologi Kominfo telekomunikasi
Medcom • 25 Februari 2021 15:00
Jakarta: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) dinilai menjunjung keadilan. PP itu mengatur kerja sama yang adil, wajar dan tidak diskriminatif antara penyelenggara layanan over the top (OTT) asing dan operator telekomunikasi Indonesia.
 
Pengamat Hukum Telekomunikasi Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) Lawfirm Johny Siswadi mengatakan, Pasal 15 mengatur kerja sama antara penyelenggara layanan OTT dan operator telekomunikasi di Indonesia.
 
Dia mengungkapkan, merujuk Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, kesepakatan bisa dilakukan secara tertulis maupun tak tertulis. Dalam konteks OTT, layanan mereka tak akan dapat diakses oleh masyarakat jika tidak terhubung dengan jaringan telekomunikasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Jika operator telekomunikasi membuka akses ke OTT itu menunjukkan antara OTT dan perusahaan telekomunikasi telah terdapat kerja sama,” kata Johny.
 
Johny mengungkapkan, Pasal 15 ayat 1 dalam PP Postelsiar jika dikaitkan dengan logika KUH Perdata menggenai perjanjian, maka apa yang tertulis di PP Postelsiar itu menunjukkan adanya kewajiban kerja sama tertulis antara OTT dan operator telekomunikasi.
 
RPP Postelsiar Pasal 15 ayat 1 berbunyi ‘pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia melakukan kerja sama usaha dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi’.
 
“Aspek pengaturan yang ingin diperkuat Pemerintah adalah kerja samanya. Pemerintah mengatur kerja sama antara OTT dan Telco sehingga bersifat adil, wajar, dan non-diskriminatif. Kerja sama tersebut ditujukan menjaga kualitas layanan,” kata Komisioner BRTI periode 2018-2020.
 
Menurutnya, untuk memenuhi prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, kerja sama antara penyelenggara OTT dan penyelenggara telekomunikasi harus diformalkan secara tertulis. Adanya perjanjian formal diharapkan memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak.
 
“Tidak adil jika porsi terbesar, keuntungan, didapat OTT asing. Tidak wajar juga jika pelanggan yang disasar ada di Indonesia, namun konten dan layanan diakses dari luar negeri. Akibatnya belanja bandwidth internasional Indonesia menjadi besar. Devisa kita terkuras di sana,” ujarnya.
 
Johny menyebut aspek non-diskriminatif harus ditegakan. OTT asing dan penyelenggara telekomunikasi dilarang diskriminatif.
 
PP Postelsiar juga mengatur kriteria penyelenggara OTT mana saja yang diwajibkan bekerja sama. Dari sisi kegiatan usaha, penyelenggara OTT yang diwajibkan kerja sama adalah yang layanannya menjadi subtitusi layanan telekomunikasi, platform konten layanan audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
 
Penyelenggara OTT tersebut baru dikenakan kewajiban kerja sama apabila telah memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan persentase trafik, jumlah pengguna harian aktif di Indonesia, dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
 
PP Postelsiar juga mengatur pengecualian kewajiban kerja sama tersebut yaitu pelaku usaha yang merupakan pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya.
 
"Jika ada OTT yang tak mau ditata, operator telekomunikasi dapat melakukan penggelolaan bandwidth sesuai perundang-undangan yang berlaku. Posisi operator akan kuat untuk mengatur bandwidth sesuai Pasal 15 ayat 2 dan 3 PP Postelsiar,"kata Johny.
 
Menurut Johny Pasal 15 dapat mengurangi beban operator telekomunikasi lokal dalam memenuhui kebutuhan bandwidth yang besar dari OTT asing. “Padahal bandwidth internasional itu mahal. Ini salah satu wujud keberpihakkan Pemerintah kepada operator telekomunikasi Indonesia,” ujarnya.
 
(FZN)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif