Ilustrasi: BRIN
Ilustrasi: BRIN

Sistem Keamanan Komunikasi Publik Berbasis AI dan Blockchain dari BRIN

Mohamad Mamduh • 26 Juni 2026 13:08
Ringkasnya gini..
  • Public Information Trust System (PITS) memungkinkan publik menelusuri riwayat perubahan dokumen dan memverifikasi keasliannya.
  • Rendahnya literasi masyarakat dan lemahnya tata kelola AI membuat publik rentan terhadap disinformasi maupun fenomena AI hallucination.
  • BRIN berharap sistem ini menjadi fondasi ekosistem informasi publik yang transparan, aman, dan terpercaya.
Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) tengah mengembangkan sistem keamanan komunikasi publik berbasis kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain. Langkah ini diambil untuk merespons maraknya hoaks, disinformasi, serta fenomena deepfake yang semakin mengancam kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi.
 
Kepala PRKP BRIN, Herry Jogaswara, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen publik. “AI membantu dalam pengumpulan data, analisis isu, hingga deteksi hoaks. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Karena itu kami menerapkan pendekatan human-in-the-loop,” ujarnya.
 
Menurutnya, blockchain akan berfungsi sebagai provenance system yang menjamin setiap dokumen publik memiliki jejak digital yang tidak bisa dihapus. Inovasi utama yang diperkenalkan adalah Public Information Trust System (PITS). Sistem ini memungkinkan publik menelusuri riwayat perubahan dokumen dan memverifikasi keasliannya.

“PITS hadir sebagai jawaban atas menurunnya kepercayaan publik akibat manipulasi digital. Uji coba awal menunjukkan sistem ini efektif menjaga integritas informasi,” kata Amal Khairunnisa dari Fontys University, yang turut berkolaborasi dalam riset ini.
 
Selain itu, Teguh Gondomono dari Perpustakaan Nasional menekankan pentingnya identitas digital yang stabil. Ia mencontohkan penggunaan sistem URN-NBN untuk memastikan setiap dokumen memiliki identitas unik. “Identitas digital yang konsisten akan memperkuat kredibilitas dokumen publik,” jelasnya.
 
Namun, tantangan besar tetap ada. Tuhu Nugraha Dewanto, pakar literasi digital, mengingatkan bahwa rendahnya literasi masyarakat dan lemahnya tata kelola AI membuat publik rentan terhadap disinformasi maupun fenomena AI hallucination.
 
“Solusi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan budaya verifikasi data. Tanpa itu, masyarakat akan tetap mudah terjebak informasi palsu,” tegasnya.
 
Dengan kombinasi AI, blockchain, dan verifikasi manusia, BRIN berharap sistem ini menjadi fondasi ekosistem informasi publik yang transparan, aman, dan terpercaya.
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(MMI)




TERKAIT

BERITA LAINNYA