Warga Indonesia Pede Aman di Internet, tapi Praktik Siber Masih Minim

Jakarta: Riset terbaru dari bolttech mengungkapkan lanskap keamanan siber di Indonesia. Meskipun mayoritas masyarakat merasa telah memiliki kebiasaan digital yang aman, kondisi riil di lapangan menunjukkan kerentanan yang besar terhadap ancaman kejahatan siber yang terus berevolusi, terutama dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Andrew Cons, Director of Strategic Initiatives bolttech, menjelaskan bahwa terdapat jurang pemisah yang lebar antara persepsi dan realitas keamanan digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan data riset, sebanyak 94% responden mengklaim kebiasaan keamanan online mereka sudah berada di kategori baik atau sangat baik.

Namun, kontras dengan pengakuan tersebut, kurang dari setengahnya (44%) yang benar-benar konsisten menerapkan praktik cyber hygiene standar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengguna yang masih melanggengkan kebiasaan berisiko, seperti menggunakan kata sandi yang sama secara berulang, menunda pembaruan perangkat lunak (software update), hingga sembrono mengeklik tautan atau mengunduh lampiran mencurigakan.

Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kriminalitas digital. Tercatat 44% responden di Indonesia mengaku pernah menjadi korban penipuan, peretasan, atau kejahatan siber lainnya. Dari jumlah korban tersebut, sebagian besar (81%) mengalami kerugian finansial yang nyata.

Kelompok usia 34-41 tahun menjadi segmen yang paling terdampak karena tingginya aktivitas digital mereka untuk keperluan kerja, perbankan, dan hiburan. Di sisi lain, dampak finansial ini dirasakan jauh lebih berat oleh rumah tangga berpenghasilan rendah karena keterbatasan kemampuan pemulihan ekonomi.

Tantangan keamanan siber kini semakin kompleks seiring hadirnya teknologi kecerdasan buatan. Sebanyak 93% responden menilai bahwa penipuan berbasis AI jauh lebih canggih, terlihat sah, kredibel, dan sulit dideteksi dibandingkan metode tradisional. Melalui AI, pelaku kejahatan mampu memproduksi pesan penipuan yang sangat personal, mengotomatisasi serangan phishing massal, hingga merekayasa audio dan video tiruan (deepfake) untuk menyamar sebagai sosok tepercaya.

Menghadapi situasi ini, masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa keamanan siber tidak bisa lagi dibebankan kepada individu semata. Hanya 14% responden yang percaya bahwa individu merupakan lini pertahanan utama. Hampir separuh dari total responden menegaskan bahwa perlindungan digital harus menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku industri—seperti bank, operator telekomunikasi, dan platform teknologi—serta regulator dan aparat penegak hukum.

Langkah konkret yang diharapkan meliputi integrasi fitur proteksi proaktif langsung ke dalam pengalaman pengguna, seperti peringatan dini penipuan, pemantauan transaksi real-time, autentikasi multifaktor, serta penyediaan saluran pelaporan dan pemulihan korban yang cepat.

Merespons kebutuhan tersebut, riset mencatat adanya urgensi kuat terhadap solusi perlindungan siber yang praktis, proaktif, dan bekerja di balik layar tanpa menuntut keahlian teknis yang rumit dari konsumen.

Sebanyak 78% responden di Indonesia menyatakan kesediaan mereka untuk membayar proteksi siber personal, dengan lebih dari 80% memprioritaskan fitur pemantauan dan peringatan bahaya. Integrasi perlindungan yang seamless ke dalam aktivitas digital harian diharapkan dapat menjembatani kesenjangan yang ada dan mengubah praktik keamanan digital menjadi habituasi yang berkelanjutan.