Dirjen SDDPI sebut penandatangan regulasi IMEI belum akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2019.
Dirjen SDDPI sebut penandatangan regulasi IMEI belum akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2019.

Regulasi IMEI tak Terbit 17 Agustus

Teknologi kominfo teknologi
Lufthi Anggraeni • 16 Agustus 2019 16:44
Jakarta: Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail menyebut bahwa penandatangan regulasi terkait IMEI ponsel belum akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019 besok.
 
"Kalau besok enggak, karena tanda tangan harusnya hari kerja. Waktu pasnya belum bisa dipastikan karena masih menunggu kesiapan bapak-bapak menteri yang akan tanda tangan,” ungkap Ismail.
 
Sebelumnya, santer beredar informasi yang menyebut regulasi terkait IMEI untuk memerangi peredaran perangkat pasar gelap akan ditandatangani oleh tiga Menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada 17 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam beberapa kesempatan, pihak Kominfo menyebutkan tanggal tersebut saat ditanyai estimasi penandatanganan surat peresmian regulasi ini, meski kerap menyebut bahwa regulasi masih dalam proses perumusan dan belum memasuki tahap akhir.
 
Ismail juga menyebut bahwa regulasi ini belum tentu akan segera berlaku setelah penandatangan selesai, dan berpeluang untuk diterapkan secara resmi dalam waktu dekat setelah penandatangan tersebut.
 
Perumusan regulasi menyoal IMEI ini menjadi upaya lanjutan pemerintah dalam memerangi peredaran ponsel pasar gelap di Indonesia, setelah menetapkan regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
 
Perumusan regulasi ini dilandasi oleh fakta bahwa setiap ponsel memiliki IMEI yang berbeda. Karena itu, sebuah ponsel bisa diidentifikasi berdasarkan nomor IMEI tersebut. Sementara itu, Kominfo telah membuka konsultasi publik terkait dengan Peraturan Menteri Kominfo.
 
Proses konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) menyoal Pembatasan layanan telekomunikasi bergerak seluler pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi berlangsung pada tanggal 2 Agustus hingga 6 Agustus 2019 lalu.
 
Sebelumnya, Ismail menyebut pemerintah tengah menunggu agar basisdata itu memiliki data IMEI yang lengkap dan telah tersinkronisasi dengan data milik operator serta Kemenperin.
 
Selain itu, untuk bisa melaksanakan regulasi ini, pemerintah juga akan memerlukan sumber daya manusia yang cakap dan prosedur operasional standar yang sudah jelas dari tiga kementerian dan operator seluler.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif