Pertarungan hukum antara pemerintah Taiwan dan Uber ini disebabkan oleh permasalahan terkait pajak. Sebelumnya, Uber tidak diharuskan untuk membayar pajak penjualan, sebab mereka dianggap sebagai platform internet. Namun, hal tersebut berubah setelah pemerintah Taiwan melakukan perubahan pada regulasi pajak dan meminta Uber membayar pajak sejak mereka beroperasi di Taiwan pada tahun 2013.
Menurut media lokal, jumlah pajak yang dituntut pemerintah Taiwan kepada Uber mencapai USD5.4 juta (Rp72,2 miliar). Jumlah yang tergolong besar ini menjadi alasan pemerintah Taiwan untuk menghalangi operasional Uber di negara itu dan tidak hanya sekadar menuntut Uber untuk membayar pajak tersebut.
Tindakan pemerintah Taiwan ini juga didorong oleh temuannya yang membantah klaim Uber sebelumnya. Dalam klaim itu, Uber menyebut perusahaannya siap memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk dapat beroperasi secara sah di negara tersebut.
Hingga sekarang, baik Uber maupun Apple masih belum dapat dimintai keterangan terkait permasalahan ini. Sementara itu, Google hanya menekankan salah satu kebijakan pada Google Play yang menyebutkan bahwa perusahaannya tidak akan mengizinkan aplikasi yang memfasilitasi atau mempromosikan aktivitas ilegal tersedia di toko aplikasinya, tapi mereka menolak untuk berkomentar lebih lanjut.
Uber juga menghadapi permasalahan legal serupa di sejumlah pasar di wilayah Asia. Kehadirannya di Taiwan pada tahun 2013 lalu, serta popularitasnya yang meningkat pesat memicu kemarahan pengemudi taksi domestik, yang berujung pada aksi unjuk rasa besar pada awal tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
