Pemerintah menandatangani Peraturan Menteri menyoal pemblokiran IMEI perangkat pasar gelap.
Pemerintah menandatangani Peraturan Menteri menyoal pemblokiran IMEI perangkat pasar gelap.

Peraturan Menteri Soal IMEI Akhirnya Disahkan

Teknologi kominfo teknologi
Lufthi Anggraeni • 18 Oktober 2019 11:10
Jakarta: Regulasi IMEI yang sempat tertunda kini resmi disahkan tiga Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 
Peraturan Menteri yang mengatur soal pemblokiran ponsel yang beredar di Indonesia secara tidak resmi atau Black Market berbasis nomor IMEI pada perangkat ini ditandangani oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
 
“Saya ucapkan terima kasih kepada tiga kementerian sehingga aturannya terintegrasi. Kami bertiga melihat untuk memastikan bahwa pendapatan pemerintah tidak terganggu dari ponsel,” ujar Menkominfo Rudiantara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, regulasi yang digodok oleh ketiga kementerian ini disebut akan ditandatangani pada bulan Agustus lalu, sebelum mengalami penundaan akibat perumusan permasalahan teknis yang belum selesai.
 
Peraturan Menteri ini akan mulai berlaku enam bulan setelah penandatanganan. Artinya, regulasi ini akan secara aktif berlaku mulai tanggal 18 April 2020 mendatang. Namun, perangkat yang telah terhubung ke jaringan seluler sebelum waktu pemberlakuan regulasi masuk ke dalam daftar pengecualian dan tidak akan diblokir.
 
Rudiantara menegaskan bahwa saat ini Peraturan Menteri yang baru disahkan ini tidak akan berdampak pada pengguna di Indonesia. Regulasi ini hanya akan berdampak pada pengguna yang membeli ponsel dari luar negeri, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak khawatir.
 
Mulai berlaku enam bulan dari hari penandatangannya, Rudiantara menyebut akan memanfaatkan kurun waktu ini untuk kian menggencarkan proses edukasi kepada masyarakat serta mengintegrasikan berbagai sistem dan pihak terkait.
 
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyosialisasikan situs yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status terdaftarnya nomor IMEI ponsel. Jika nomor IMEI perangkat tidak terdaftar, maka akan diblokir sehingga tidak dapat terhubung ke jaringan seluler di Indonesia.
 
Pemblokiran ini juga didukung oleh operator seluler, yang bertugas mencocokan nomor IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya dengan nomor IMEI yang terdaftar dan tersimpan di basis data milik pemerintah.
 
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut bahwa saat ini Kementerian yang dipimpinnya ini telah mengantongi sebanyak 1,4 miliar data IMEI perangkat yang beredar di Indonesia.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif