Menkominfo Johnny G. Plate pada upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat.
Menkominfo Johnny G. Plate pada upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat.

Rayakan HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Menkominfo Serukan Kedaulatan Digital

Cahyandaru Kuncorojati • 17 Agustus 2022 19:21
Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memimpin upacara peringatan Kemerdekaan RI di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Di kesempatan tersebut dia juga menyampaikan pidato yang menyerukan semua pihak untuk menjaga kedaulatan nasional termasuk di ruang digital.
 
Menurutnya kedaulatan digital nasional harus dijaga dengan sangat serius seperti menjaga kedaulatan Indonesia di dunia nyata. Hal ini demi menghindarkan bentuk kolonisasi baru yang memanfaatkan ruang digital.
 
“Tidak membuka ruang kolonialisasi baru, koloni digital, mengingat ruang digital merupakan ekstrateritorial dan data yang bergerak di dalamnya melewati lintas batas negara,” katanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Menkominfo, kedaulatan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat dikelola dengan baik.
 
“Pemanfaatan ruang digital harus mengacu dan sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan nasional. Terlebih di era disrupsi teknologi saat ini, kedaulatan digital menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan,” jelasnya.
 
Menteri Johnny mengapresiasi peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam melindungi warga Indonesia dengan melakukan pendaftaran. Menurutnya, keberadaan PSE yang legal memungkinkan agar masyarakat memanfaatkan ruang digital dengan baik.
 
“Ruang digital kita dapat berkembang dengan baik dan hak-hak masyarakat dimungkinkan mendapat perlindungan bila terjadi masalah dalam transaksi di ruang digital,” ujarnya.
 
Menkominfo mengajak seluruh pihak untuk perlu terus menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan bermanfaat bagi masyarakat.
 
“Tidak memberikan ruang bagi tindakan ilegal dan melanggar hukum dalam ruang digital seperti radikalisme dan terorisme, perdagangan narkotika, judi online, pornografi online, fintech ilegal, dan tindakan perdagangan dan jasa ilegal, yang diedarkan dan diperdagangkan secara online dalam ruang digital Indonesia,” ungkap Menkominfo.
 
Dalam sambutannya, Menteri Johnny menjelaskan fase kedaulatan dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, termasuk upaya menyebarkan berita kemerdekaan guna mendapat pengakuan kedaulatan di mata dunia. 
 
Menurut Menkominfo, fase pertama ini merupakan perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial. Selanjutnya, fase kedua dilanjutkan dengan perjuangan kedaulatan maritim yang diraih melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982. 
 
Pada Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, Indonesia memiliki pengakuan atas kedaulatan maritim. Fase ketiga yang kini tengah berlangsung menurut dia lebih berkaitan dengan memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemerdekaan digital Indonesia.
 
(MMI)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif