Di saat yang sama, pemerintah meningkatkan langkah penegakan terhadap platform lain yang dinilai belum memenuhi ketentuan, termasuk Google.
Kepatuhan Meta dinilai telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut langkah Meta sebagai contoh implementasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan keamanan anak di platform digital.
“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads karena telah menyelaraskan fitur dan layanan mereka dengan hukum di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Sebagai bagian dari kepatuhan, Meta menetapkan batas usia minimum 16 tahun di seluruh platformnya serta menyesuaikan kebijakan komunitas.
Pemerintah menyatakan langkah tersebut telah diverifikasi dan dinilai sebagai bentuk komitmen platform dalam melindungi anak serta mematuhi hukum nasional.
“Kepatuhan tersebut sudah kami verifikasi. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian bukan persoalan teknis, tetapi soal komitmen platform untuk melindungi anak dan menghormati hukum nasional,” tegas Meutya.
Pemerintah juga menilai kebijakan ini berpotensi langsung menekan paparan konten berisiko bagi anak di ruang digital.
Google Masih Belum Patuh
Di sisi lain, hasil pemeriksaan per 7 April 2026 menunjukkan layanan YouTube yang berada di bawah Google belum memenuhi ketentuan PP TUNAS.“Pemerintah memberikan catatan merah kepada Google. Tidak ada sinyal kepatuhan dalam waktu dekat, sehingga proses kami tingkatkan dari pemeriksaan ke sanksi,” jelas Meutya.
Sebagai langkah awal, Kementerian Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital telah mengirimkan surat teguran sebagai bagian dari sanksi administratif.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang berdampak pada keselamatan anak.
Meski demikian, platform digital masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Seluruh penyelenggara diminta menyampaikan rencana aksi serta laporan profil risiko dalam waktu maksimal tiga bulan.
Langkah ini akan menjadi dasar evaluasi lanjutan dalam menentukan tingkat kepatuhan masing-masing platform. Penegasan tersebut juga menandai perubahan pendekatan pemerintah, dari sekadar imbauan menjadi penegakan hukum yang lebih tegas dalam mengatur ekosistem digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
