Google, Facebook dan Twitter menghentikan pemrosesan permintaan pemerintah di Hong Kong.
Google, Facebook dan Twitter menghentikan pemrosesan permintaan pemerintah di Hong Kong.

Google, Facebook, dan Twitter Hentikan Permintaan Data Pemerintahan

Teknologi teknologi facebook twitter google
Lufthi Anggraeni • 07 Juli 2020 17:14
Jakarta: Google, Facebook, dan Twitter menghentikan sementara waktu pemrosesan permintaan data dari pemerintah Hong Kong, sembari mengkaji ulang hukum keamanan baru yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli lalu.
 
Google menghentikan sementara waktu pemrosesan tersebut segera setelah hukum keamanan baru Hong Kong ini diberlakukan. Kepada The Verge, perwakilan Google menyebut akan melanjutkan pengkajian informasi detail dari hukum baru tersebut.
 
Twitter juga menghentikan penanganan terhadap permintaan pemerintah pada tanggal 1 Juli, sedangkan Facebook mengumumkan penghentian tersebut pada hari Senin lalu. Media sosial umumnya memproduksi informasi private pengguna sebagai respon untuk perintah hukum valid.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini bergantung pada proses legal di berbagai negara. Namun di bawah regulasi baru ini, seluruh perusahaan, setidaknya sementara waktu, akan menanggapi permintaan yang berasal dari pemerintah Hong Kong.
 
Kebijakan baru ini merupakan respon terhadap hukum keamanan nasional baru Tiongkok, yang diusulkan pertama kali pada bulan Mei lalu. Sebagai pengingat, Hong Kong telah menikmati kebebasan signifikan dari Tiongkok daratan.
 
Pemerintah pusat Tiongkok telah memperketat pembatasan terkait pidato di Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir, mengakhiri prinsip Satu Negara, Dua Sistem secara bertahap. Pengendalian Tiongkok dinilai semakin ketat, memicu aksi protes di seluruh Hong Kong, yang dimulai pada tahun 2019 lalu.
 
Secara partikular, hukum keamanan baru memberikan Tiongkok kekuasaan untuk membatasi perbedaan pendapat politik dengan partai komunis, sehingga terlibat dalam pemisahan diri, subversi, organisasi, dan tindakan kegiatan teroris, dan kolusi dengan negara asing atau dengan unsur eksternal untuk membahayakan keamanan nasional menjadi hal yang melanggar hukum.
 
Kekuasaan ini secara partikular relevan untuk platform sosial, yang menjadi medium untuk membahas aktivitas subversif yang dikriminalisasi. Google, Facebook, dan Twitter telah diblokir di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir.
 
Pemblokiran ini merupakan bagian dari kebijakan bertajuk Great Firewall, yang mengatur penyensoran dan pengawasan pemerintah terkait pelacakan aktivitas online. Hukum keamanan baru ini telah memaksa sejumlah partai oposisi politik di Hong Kong untuk membubarkan diri, dan memperburuk perselisihan politik terhadap Beijing di Hong Kong.
 

(MMI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif