PT Privy Identitas Digital dan PT Telkom Indonesia menjadi pihak terkait penyedia dan penggunaan layanan tanda tangan elektronik dan e-Meterai untuk Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
CEO Privy Marshall Pribadi menjelaskan, Privy menerbitkan sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik serta identitas digital yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam transaksi elektronik.
Penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan basis data atau bank data yang dapat diakses oleh Privy dari LKPP. Selain itu, Privy melakukan verifikasi data identitas pengguna yang diteruskan Telkom dalam rangka penerbitan sertifikat elektronik berbasis identitas yang terverifikasi.
Privy menyediakan manajemen dokumen digital dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada e-Katalog pengadaan. Nantinya, seluruh dokumen terkait pengadaan seperti purchase order, invoice, dan laporan pajak harus dalam ekosistem digital.
"Seluruh layanan penandatanganan dokumen beserta verifikasinya dilakukan secara aman dan mudah serta mempersingkat waktu dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Proses birokrasi dan administrasi dapat dilakukan lebih cepat," kata Marshall Pribadi.
EVP Digital Business and Technology Telkom Komang Budi Aryasa mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari percepatan proses transformasi pengadaan digital yang sedang dilakukan di LKPP melalui unit Govtech Procurement. Sinergitas ini diharapkan menyukseskan upaya pemerintah dalam mendigitalisasi proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih efektif dan efisien.
"Kita terus berinovasi dalam mentransformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna memastikan terciptanya sistem pengadaan yang transparan, tercatat, optimal, mudah, dan terintegrasi dengan pendekatan berbasis teknologi," jelasnya.
Telkom sebagai system integrator yang mengintegrasikan layanan tanda tangan elektronik dan e-materai dengan SPSE serta sistem pendukung lainnya yang dimiliki oleh LKPP. Sedangkan Privy sebagai penyedia layanan terintegrasi dengan SPSE dan sistem pendukungnya yang dimiliki oleh LKPP.
Melalui sistem itu, identitas penerima dan pengirim telah menggunakan verifikasi data kependudukan hingga biometrik wajah ke Ditjen Dukcapil Kemendagri dan teknologi infrastruktur kunci publik berbasis hashing dan kriptografi asimetris. Sehingga integritas isi dokumen tetap terjaga serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
