Kominfo secara resmi mencabut izin pita frekuensi PT Net Satu Indonesia atau Net1.
Kominfo secara resmi mencabut izin pita frekuensi PT Net Satu Indonesia atau Net1.

Kominfo Resmi Cabut Izin Frekuensi Net1 Indonesia

Teknologi Kominfo
Lufthi Anggraeni • 03 Desember 2021 12:51
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi mencabut izin pita frekuensi 450 MHz milik PT Net Satu Indonesia, yang sebelumnya mengusung nama PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
 
Pencabutan izin pita frekuensi radio merupakan tindak lanjutan dari sanksi administratif yang dijatuhkan Kominfo kepada PT Net Satu Indonesia, akibat gagal membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk tahun 2019 dan tahun 2020.
 
"Penjatuhan sanksi Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa PT Net Satu Indonesia belum melunasi tagihan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Frekuensi Radio Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai batas waktu yang ditentukan," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tindakan ini tertuang pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 517 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio Pada Rentang 450 - 457.5 MHz berpasangan dengan 460 - 467.5 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Net Satu Indonesia pada tanggal 30 November 2021.
 
Pengenaan sanksi ini juga dilakukan, lanjut Dedy, sesuai Pasal 481 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 
Kementerian Kominfo menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio, Net1 Indonesia memiliki sejumlah kewajiban untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut termasuk menyelesaikan kewajiban PT Net Satu Indonesia kepada pelanggan paling lambat satu bulan sejak tanggal pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio.
 
Kewajiban kepada pelanggan tersebut di antaranya adalah pemberian ganti rugi, pengalihan layanan kepada operator lain, dan menyelesaikan hal pelanggan PT Net Satu Indonesia lainnya. Kewajiban lainnya yaitu melunasi piutang BHP Izin Pita Frekuensi Radio Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada negara.
 
Piutang tersebut berupa pokok dan denda keterlambatan dengan jumlah total sebesar Rp447.259.733.440,00. PT Net Satu Indonesia juga harus untuk melaksanakan kewajiban lain, termasuk kepada pihak terkait dengan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang disediakan oleh perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Selain menyelesaikan kewajiban yang dimilikinya, Kominfo juga mengimbau PT Net Satu Indonesia untuk memastikan perlindungan konsumen bagi pelanggan layanan jaringannya.
 
(MMI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif