Wamenkomdigi Nezar Patria
Wamenkomdigi Nezar Patria

Komdigi Fasilitas Penerapan AI untuk Layanan Publik

Mohamad Mamduh • 09 Desember 2024 11:31
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi pemanfaatan platform digital berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah. Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan peran tersebut sejalan dengan perubahan nomenklatur kementerian dari sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 
“Komdigi saat ini dengan perubahan nomenklatur yang kita punya sesuai dengan perubahan nama, ada satu Direktorat Jenderal yang khusus mengatur Teknologi Pemerintah Digital yang memberikan fokus dan konsentrasi bagaimana menciptakan satu platform digital untuk melayani kepentingan publik,” jelasnya dalam Diskusi Panel AI for Indonesia By Kumparan di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2024.
 
Menurut Nezar, Pemerintah sedang menyiapkan platform aplikasi e-Gov yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2025. Saat ini, aplikasi masih dalam versi Beta dan masih digunakan oleh sekitar 40 ribu user dari instansi kementerian dan lembaga.

“Jadi mudah-mudahan mulai tahun depan e-gov bisa kita aktifkan lebih luas. Kita akan evaluasi di awal tahun bulan Januari bagaimana performance-nya, terutama untuk layanan publik misalnya untuk sertifikat kelahiran, SIM, layanan kesehatan, cek transportasi dan lain sebagainya bisa menggunakan satu platofrm bersama yang dibuat oleh pemerintah,” ungkapnya.
 
Wamenkomdigi menekankan kolaborasi pemerintah dan ekosistem industri menjadi kata kunci agar pengembangan aplikasi e-Gov yang juga akan mengadopsi teknologi Artificial Intelligence atau AI. “Ini juga termasuk bagaimana pemerintah menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kita kenal dengan SPBE mengadopsi teknologi AI,” tegasnya.
 
Kementerian Komdigi sedang menyiapkan pengembangan aplikasi e-Gov berkolaborasi antar kementerian dan lembaga antara lain KemenPAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan keamanan siber.
 
“Jadi ini adalah kolaborasi yang cukup kompleks, karena juga dengan pihak swasta misalnya untuk mengamankan dan mengadakan Pusat Data Nasional kita butuh kolaborasi dengan private sector yang lebih luas,” tandasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MMI)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan