Selain untuk tujuan efisiensi dan transparansi pengelolaan, proses transformasi digital ini juga untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Untuk itulah, BRIN melalui Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM), bersama Baperida Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan menyelenggarakan Seminar Series-1 bertajuk “Pemerintahan Digital Sebagai Penggerak Utama Inovasi dan Ekonomi Daerah”. Seminar ini akan diselenggarakan pada Kamis, 26 September 2024 di Auditorium Widya Graha, Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengungkapkan bahwa seminar ini digagas untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Hal itu untuk memperkuat transformasi digital guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.
“Seminar ini menjadi ajang diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, untuk membahas bagaimana penerapan digitalisasi pemerintahan, sehingga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Mardy. Maka acara ini menghadirkan berbagai pihak, antara lain para akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta perwakilan dari sektor swasta. Mereka memiliki minat terhadap perkembangan pemerintahan digital di Indonesia.
Dikatakan Mardy, dengan penerapan SPBE yang lebih optimal, maka akan tercipta pemerintahan yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Sehingga, hal ini mampu menggerakkan inovasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Mardyanto berharap, seminar tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan komprehensif untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan. “Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi kebijakan pemerintah ke depan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Organisasi Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Agus Eko Nugroho.
Terdapat para pembicara di antaranya Kepala Pusat Riset Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri Aferi S Fudail, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Balangan Resty Fauriana, dan Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Darmawan Baginda Napitupulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
