Regulasi blokir perangkat dengan IMEI tidak terdaftar berlaku untuk Ponsel, Komputer genggam dan Tablet.
Regulasi blokir perangkat dengan IMEI tidak terdaftar berlaku untuk Ponsel, Komputer genggam dan Tablet.

Regulasi Blokir IMEI Tidak Hanya Untuk Ponsel BM

Teknologi teknologi
Lufthi Anggraeni • 11 September 2020 15:01
Jakarta: Jika tidak ada halangan, pemerintah Indonesia akan secara resmi memberlakukan regulasi pemblokiran ponsel dengan nomor IMEI tidak legal dengan skema whitelist ini mulai tanggal 15 September mendatang.
 
Namun pengguna perlu memperhatikan bahwa regulasi ini tidak hanya menyasar ponsel Black Market (BM), tapi juga perangkat ilegal lain seperti laptop dan tablet, disebut dengan istilah HKT atau Handphone, Komputer genggam dan Tablet.
 
Tiga perangkat ini menjadi fokus penyaringan utama yang disasar pemerintah melalui regulasi ini. Perangkat yang terbukti ilegal akan mengalami pemblokiran sehingga penggunanya tidak dapat menikmati layanan telekomunikasi yang disediakan operator seluler.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perangkat ilegal tidak akan mendapatkan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler lokal, meskipun sudah disematkan kartu SIM. Namun sebagai catatan, perangkat ilegal yang dimaksud dan terkena blokir IMEI ini, yaitu yang beredar di Indonesia tetapi baru diaktifkan setelah aturan IMEI berlaku pada 18 April 2020.
 
Sedangkan ponsel BM yang sudah digunakan sebelum 18 April 2020, maka perangkat tersebut tidak akan terkena dampak dari aturan IMEI ini alias atau digunakan seperti biasanya. Meskipun diblokir, perangkat BM yang berfitur WiFi dapat memanfaatkannya untuk mengakses internet.
 
Karenanya, perangkat yang dibeli setelah tanggal 18 April 2020 wajib melakukan pelaporan atau pengecekan IMEI. Langkah ini sejatinya dilakukan oleh pihak toko atau penjual, namun konsumen juga diminta untuk lebih teliti.
 
Sementara itu, marketplace penjual perangkat harus meminta surat pernyataan dari penjual bahwa mereka tidak akan menjual produk HKT ilegal. Dan hingga saat ini, pemerintah masih menyebut tanggal 15 September sebagai tanggal penerapan regulasi ini.
 
"Bahwa berdasarkan informasi dari ATSI memperkirakan bahwa sistem sudah sempurna tanggal 15 September," ujar Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail.
 
(MMI)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif