Kementerian Pariwisata (Foto: Ilustrasi/Setkab)
Kementerian Pariwisata (Foto: Ilustrasi/Setkab)

Kemenparekraf Dorong Industri MICE Domestik saat Kenormalan Baru

Rona Virus Korona Kemenparekraf virus corona covid-19
Kumara Anggita • 03 Juni 2020 15:03
Jakarta: Dalam situasi normal baru ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong penyelenggaraan industri MICE dalam negeri. Kemenparekraf akan menyelenggarakan kegiatan yang memadukan antara event secara online dan offline
 
Deputi Bidang Penyelenggaraan Event Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani mengatakan bahwa industri MICE memegang peranan penting dalam pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Tanah Air.  Data dari Event Industri Council pada 2018 menyebutkan, tahun 2017 industri MICE di Indonesia menghasilkan PDB total 7,8 miliar dolar AS dan menciptakan 278.000 lapangan pekerjaan. 
 
"Wisatawan MICE memiliki tingkat rata-rata lama tinggal dan ASPA (Average Spending per Arrival) lebih tinggi dibanding wisatawan leisure. Wisatawan MICE rata-rata punya kemampuan pengeluaran 2.000 dolar AS perhari dengan rata-rata lama menginap selama lima hari," kata Rizki Handayani. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, covid-19 mengubah keadaan industri MICR. Pandemi ini berdampak pada banyak hal seperti penyesuaian dalam penyelenggaraan pertemuan internasional baik pembatalan, penundaan, perubahan lokasi, dan sebagainya. Asia Pasifik tercatat sebagai kawasan yang paling terdampak. 
 
Data International Congress and Convention Association (ICCA) menyebutkan, hingga 6 April 2020 terjadi penyesuaian terhadap 48 persen pertemuan atau terhadap 1.749 pertemuan internasional yang diadakan selama periode Februari hingga Juni 2020. 
 
Sementara di Indonesia, data dari IVENDO menyebutkan telah terjadi 96,4 persen penundaan dan 84,8 persen pembatalan event di 17 provinsi. Estimasi kerugian dari 1.218 organizers di seluruh Indonesia antara Rp 2,7 hingga Rp 6,9 triliun. Serta berdampak pada total 90.000 pekerja.  
 
"Pandemi COVID-19 berdampak pada 90 persen pembatalan atau penundaan event sampai akhir 2020," kata Rizki Handayani. 
 
Oleh karena itu, industri diharapkan dapat bersiap dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan MICE ke depan. Pandemi COVID-19 benar-benar memberikan perubahan perilaku di masyarakat yang akan lebih fokus dalam memperhatikan faktor-faktor terkait kebersihan, keamanan dan kenyamanan. 

Disrupsi tekonologi

Selain itu ada pula perubahan besar lainnya dalam masa pandemi ini. Saat ini ada disrupsi teknologi, dimana akselerasi teknologi digital dan informasi lebih cepat dari yang seharusnya. Nantinya diperkirakan  akan terjadi pergeseran dari offline ke online ataupun perpaduan antara kegiatan online dan offline
 
Faktor disrupsi ini membuat event online dan offline bekerjasama. Event virtual memperluas potensi audiens dan membangun  revenue stream yang baru. "Peningkatan pertemuan online dan pengembangan teknologi menjadikan acara virtual suatu normal yang baru," kata dia. 
 
Rizki Handayani dari Kemenparekraf/Baparekraf akan memastikan strategi pemulihan sektor MICE dengan melibatkan industri. Mereka akan menyusun protokol pelaksanaan kegiatan MICE selepas pandemi yang mengarah pada tren sustainability serta aspek prosedur pencegahan risiko, protokol kesehatan dan keselamatan, mendorong peningkatan kapabilitas industri, infrastruktur jaringan teknologi, dan inovasi baru. 
 
"Nantinya kami akan mendorong untuk menggeliatkan pasar domestik lebih dulu agar kembali mulai melaksanakan kegiatan MICE di destinasi. Termasuk di dalamnya kita dorong pertemuan-pertemuan pemerintah dan korporasi agar lebih banyak di dalam negeri," kata Rizki Handayani. 
 
Ia menekankan, pelaksanaan kegiatan di destinasi nantinya akan melihat kesiapan daerah. Kemenparekraf telah menyusun protokol kenormalan baru pariwisata untuk nantinya diterapkan ketika suatu daerah telah dinyatakan siap. 
 
"Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan dan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi," kata dia.
 

 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif