Ilustrasi-- tuntutan perubahan iklim mulai meroket dari 1990 hingga Mei 2019--Pexels
Ilustrasi-- tuntutan perubahan iklim mulai meroket dari 1990 hingga Mei 2019--Pexels

Fenomena Tuntutan Atas Perubahan Iklim

Rona perubahan iklim
Dhaifurrakhman Abas • 05 Juli 2019 11:14
Dari 1990 hingga Mei 2019 tuntutan perubahan iklim mengalami kenaikan. AS dianggap menjadi pemimpin global dalam hal litigasi perubahan iklim.
 

Jakarta: Menuntut pemerintah dan perusahaan karena perubahan iklim telah menjadi fenomena global. Sejauh ini sudah dilakukan di 28 negara.
 
Menurut sebuah laporan dari Grantham Research Institute di London School of Economics and Political Science, tuntutan perubahan iklim mulai meroket dari 1990 hingga Mei 2019. AS dianggap menjadi pemimpin global dalam hal litigasi perubahan iklim.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semakin banyak negara, tidak hanya di utara global tetapi di selatan global, membawa kasus," kata Joana Setzer, rekan peneliti di Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, dinukil CNN.
 
Setzer mengatakan, tuntutan ini mencerminkan terjadinya keinginan masyarakat menggunakan litigasi sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan. Sebabnya litigasi didorong ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia.
 
“Hak asasi manusia dan ilmu pengetahuan memainkan peran yang semakin penting dalam tuntutan hukum ini,” ujar dia.
Fenomena Tuntutan Atas Perubahan Iklim
Ilustrasi--Pexels.
 
Setzer mengatakan, sejak 2015, kasus litigasi perubahan iklim pertama dicatat di Kolombia, Indonesia, Norwegia, Pakistan, dan Afrika Selatan. Dalam laporan berjudul "Tren global dalam litigasi perubahan iklim: foto 2019" masih lebih banyak kasus yang telah diajukan tetapi tidak dilaporkan. "Dan kami yakin jumlahnya akan terus meningkat," ungkapnya.
 
Dalam laporan tersebut, sudah ada 1.023 kasus tuntutan perubahan iklim di AS. Ini diikuti 94 kasus di Australia dan 53 di Inggris.
 
Sebagian besar litigasi menargetkan pemerintah daerah dan nasional. Namun perusahaan juga telah dibawa ke pengadilan karena dianggap gagal bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan iklim.
 
"Baik bisnis dan pemerintah telah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan gagal melindungi orang dari perubahan iklim, atau berkontribusi pada masalah tersebut," sambung dia.
 
Di luar AS, tuntutan serupa telah mendukung perjuangan melawan perubahan iklim sebesat 43 persen. Namun tidak semua gugatan berdampak pada perubahan kebijakan.
 
Penelitian sebelumnya dari Universitas Columbia mengungkapkan bahwa 84 persen tuntutan terkait iklim. Tuntutan diajukan sejak pemilihan Presiden AS Donald Trump. "Litigasi memaksa hakim untuk memeriksa masalah ini dan membawa sains ke pengadilan," tandasnya.
 

 
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif