Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan Dra. Okky Asokawati. (Foto: Raka Lestari/Medcom.id)
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan Dra. Okky Asokawati. (Foto: Raka Lestari/Medcom.id)

Harus Ada Kebijakan Baru untuk Melayani Pasien Kanker

Rona kanker
Sunnaholomi Halakrispen • 27 Juni 2020 10:03
Jakarta: Pasien kanker harus selalu menjalani perawatan secara intensif, di tengah pandemi covid-19 sekalipun. Maka, harus ada kebijakan yang tepat terhadap pelayanan untuk para pasien kanker yang melakukan perawatan di rumah sakit.
 
Salah satunya, perlu dibuatkan desain bisnis pelayanan khusus, antara pasien kanker dengan covid-19 dan pasien kanker non covid-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan Dra. Okky Asokawati.
 
"Bagi pasien kanker covid-19 ini menurut saya Kemenkes (Kementerian Kesehatan) harus mengeluarkan surat atau kebijakan-kebijakan untuk pedoman bagi pasien," ujar Okky dalam diskusi Perlindungan Hak Pasien Kanker atas Akses Pelayanan Berkualitas dalam Kenormalan Baru Covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia memaparkan bahwa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto baru memberikan imbauan tentang penanganan orang dengan faktor risiko dan penyandang penular. Misalnya, penderita diabetes yang sebelumnya melakukan pemeriksaan dalam sebulan sekali dibolehkan menjadi dua bulan sekali. 
 
"Bisa dengan menyimpan nomor dokter yang bisa dibuhungi. Tapi belum ada pedoman tentang penanganan pasien kanker," tuturnya.
 
"Rumah Sakit Dharmais sudah mempunyai tim penanggulangan covid-19 sejak Februari, menurut saya itu bagus karena artinya melindungi pelayanan dengan maksimal baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang perlu dilindungi," tambahnya.
 
Tim khusus tersebut dinilai dapat memberikan harapan baik agar pasien tidak terbebani tentang kekeliruan informasi atau ketakutan tentang penyebaran covid-19 di rumah sakit. Begitu juga dengan adanya pelayanan seperti rapid tes maupun PCR untuk mendeteksi status covid-19.
 
"Dalam hal ini BPJS Kesehatan bisa kadih rekomendasi agar rapid test, PCR, dan APD sekali buang itu bisa masuk ke paket benefit BPJS Kesehatan. Karena hanya dijadikan alternatif diagnosis. Tentu lebih baik kalau ini jadi masuk ke paket benefit," paparnya.
 
Selain kebijakan pelayanan pasien kanker di rumah sakit, Okky menyatakan bahwa alat kesehatan bagi pasien kanker perlu diperhatikan juga. Sebab, selama ini dinilai tidak menunjang.
 
"Alat kesehatan itu perlu dimiliki sehingga dokter daerah tidak perlu ke luar daerahnya. Misalnya dari Palembang ke Jakarta. Maka kita perlu mendesain pelayanannya," ucapnya.
 
Ia menekankan, perlu dibuatnya dua surat keputusan terkait kebijakan batu untuk pelayanan pasien kanker. Di antaranya, tentang tata laksana dan alur pelayanan di rumah sakit. "Pertama, tata laksana, TBC dan thalasemia sudah ada, tapi negara belum memilikinya bagi kanker. Kedua, alur pelayanan kesehatan bagi rumah sakit rujukan covid-19 maupun non covid-19," pungkasnya.
 

 
(YDH)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif