Presiden Joko Widodo memberikan sambutan serta harapannya pada acara Rakernas Kemenkes, di ICE BSD, Tangerang, Selasa, 12 Februari 2019. (Foto: Dok. Medcom.id/Kumara Anggita)
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan serta harapannya pada acara Rakernas Kemenkes, di ICE BSD, Tangerang, Selasa, 12 Februari 2019. (Foto: Dok. Medcom.id/Kumara Anggita)

Presiden Joko Widodo Prihatin dengan Angka Stunting di Indonesia

Rona kemenkes
Kumara Anggita • 12 Februari 2019 14:30
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia ingin bersama-sama dengan masyarakat Indonesia mengejar ketertinggalan dengan terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang kesehatan seperti menurunkan angka stunting dan kematian ibu.
 
Untuk mencapai tujuan ini, presiden menyatakan bahwa pemerintah berfokus pada pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 
Presiden prihatin mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami stunting. Dia menekankan pada seluruh lembaga kesehatan untuk berfokus pada masalah ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Jangan berbicara kompetisi dengan negara lain tapi kita punya stunting 37 persen tahun 2017. Terima kasih karena berkat kerja sama bapak ibu sekarang sudah turun jadi 30 persen. Harus turun lg jadi 20 persen. 10 persen. Hilang,” tuturnya di Jakarta dalam Rakerkesnas, Selasa, 12 Februari 2019.
 
(Baca juga: Dana Pajak Rokok Bisa Talangi Defisit BPJS Kesehatan)
 
Hal yang serupa juga dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai masalah kematian ibu. “Kematian ibu alhamdulilah sudah menurun. Tolong hal ‘basic’ seperti ini diperhatikan,” tuturnya.
 
Sementara itu, dari pihak pemerintah usaha yang dilakukan adalah dengan berfokus pada pengelolaan BPJS. Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah membayar iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara disiplin dan telah membuat rancangan dana yang akan disalurkan.
 
“Urusan BPJS, urusan pemerintah hanya PBI. Duitnya hanya PBI-nya BPJS itu. Awal Februari sudah kita kirim 6,8 triliun. Awal maret kita kirim lagi 2,1 triliun dan awal april 6,3 triliun. Tapi melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tuturnya.
 
“Pemerintah akan terus membantu menyehatkan dalam pengelolaan BPJS kita sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat tapi juga BPJS dan rumah sakitnya,” tuturnya.
 

 

(TIN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif