Penyekatan di pos penyekatan simpang Gadog, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penyekatan di pos penyekatan simpang Gadog, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

36.468 Kendaraan Diputar Balik dalam Sehari

Ramadan survey Mudik Lebaran polri Ramadan 2021 Idulfitri 2021
Kautsar Widya Prabowo • 16 Mei 2021 20:06
Jakarta: Polri memutarbalikkan puluhan ribu kendaraan yang nekat mudik, pada Sabtu, 15 Mei 2021. Hal itu sejalan dengan kebijakan larangan mudik Idulfitri 1442 Hijriah.
 
"Untuk total kendaraan yang diperiksa sebanyak 50.315 unit, 36.468 di antaranya diputar balik karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 Mei 2021.
 
Argo memerinci dari data itu didomnasi kendaraan roda dua 16.607 unit. Sedangkan, kendaraan roda empat 16.388 unit.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Sebanyak) 284 unit roda dua penumpang dan 3.189 unit kendaraan barang," papar dia.
 
Pihaknya melakukan penyekatan di 22 titik ruas tol, 147 titik jalur arteri dan 212 ruas jalur alternatif. Argo menyebut pengawasan di sejumlah titik strategis diperketat.
 
Peniadaan mudik Idulfitri 2021 berlaku pada 6-17 Mei 2021. Masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan dengan tujuan tertentu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Lebaran.
 
(Baca: Mobil Berpelat Luar Bogor Dilarang Masuk Puncak, Ribuan Kendaraan Diputar Balik)
 
Perjalanan diperbolehkan untuk keperluan mendesak, seperti bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, dan kunjungan duka anggota keluarga meninggal. Kemudian, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.
 
Sementara itu, pelaku perjalanan wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). SIKM wajib dimiliki pelaku perjalanan pegawai instansi pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD prajurit TNI, dan anggota Polri.
 
"Melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan," demikian bunyi aturan itu.
 
Kewajiban penyertaan SIKM juga berlaku untuk pegawai swasta, pekerja sektor informal, dan masyarakat umum nonpekerja. Pegawai mesti menyertakan surat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta pekerja informal masyarakat harus mendapat tanda tangan dari kepala desa atau lurah setempat.
 

(REN)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif