Ormas Minta THR tak Masalah, Asalkan...
Ilustrasi-- Buruh rokok menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) di pabrik rokok Nojorono, Kudus, Jawa tengah. (Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho)
Jakarta: Juru bicara Humas Polri Kombes Slamet Pribadi menilai permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh organisasi masyarakat (ormas) ke pengusaha tak jadi soal selama kedua belah pihak menyetujui dan tak menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban lingkungan.

"Kalau sama-sama ikhlas enggak ada masalah. Sepanjang tidak ada pemaksaan, intimidasi, dan sebagainya, monggo," katanya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 30 Mei 2018.


Slamet mengakui permintaan THR oleh ormas sudah sering terjadi bahkan lazim di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Persoalannya, permintaan THR kerap disampaikan dengan cara yang berpotensi menimbulkan gangguan. Tak hanya terhadap pengusaha yang menjadi tujuan, namun juga masyarakat secara umum.

"Sepanjang tak mengganggu silakan, tapi ketika ada perbuatan kriminal, melanggar hukum, tentu polisi akan turun tangan," katanya.

Senada dengan Slamet, Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Darwis M Adji juga mengungkap permintaan THR oleh ormas ke pengusaha lazim terjadi. 

Umumnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ormas disebutkan mereka mencari dana untuk membina dan membiayai organisasi. 

"Biasanya dari iuran anggota pengurus dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya. Ini yang jadi pegangan mereka," ungkap Darwis.

Darwis mengatakan umumnya meminta THR pada orang yang sudah dikenal atau memiliki kedekatan. Salah satu contoh ketika pengusaha memiliki lahan yang harus dijaga dari pihak luar, tenaga ormas dimanfaatkan untuk ikut 'mengamankan'.

"Itu sudah jadi rahasia umum (pengusaha-ormas) saling membutuhkan. Sepanjang dia kerja sama tidak mengikat dan tidak saling menekan ya sah-sah saja," jelas dia.

 



(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id