Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kominfo Bambang Gunawan. Dok. Kominfo
Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kominfo Bambang Gunawan. Dok. Kominfo

Kominfo: Semua Harus Tahan Diri untuk Tidak Mudik

Ramadan Kominfo Mudik Lebaran Virus Korona pandemi covid-19 Ramadan 2021
Achmad Zulfikar Fazli • 21 April 2021 16:05
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman pada Ramadan 2021. Langkah ini untuk memutus rantai penularan covid-19.
 
“Jadi tahun ini kita semua menahan diri dulu untuk tidak mudik, sama seperti tahun lalu. Mudah-mudahan dengan begitu, angka penularan covid-19 dapat terkendali, dan tahun depan kita bisa menikmati kembali masa mudik lebaran,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kominfo Bambang Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.
 
Pemerintah sudah membuat aturan larangan mudik pada lebaran tahun ini. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gunawan mengatakan SE dikeluarkan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah peningkatan penularan covid-19 selama Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah. Terdapat delapan ketentuan yang perlu diingat masyarakat terkait aturan larangan mudik.
 
Pertama, larangan mudik akan diberlakukan mulai 6-17 Mei 2021. Aturan ini mencakup semua moda transportasi.
 
Kedua, larangan mudik berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, anggota TNI, Polri, pegawai swasta, dan masyarakat. Ketiga, masyarakat tak boleh bepergian kecuali ada keperluan yang sangat mendesak.
 
Keempat, cuti bersama tetap berlaku pada 12 Mei 2021. Kelima, pemberian bantuan sosial dalam rangka lebaran dijadwalkan pada Mei 2021.
 
Keenam, kegiatan keagamaan dalam pelaksanaan Ramadan 2021 dan Idulfitri 1442 Hijriah akan diatur Kementerian Agama. Ketujuh, larangan mudik dikecualikan bagi ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas, dan masyarakat yang memliki keperluan mendesak. Syaratnya, memiliki surat tugas atau surat keterangan dari kepala desa.
 
Baca: Masyarakat Diharapkan Bersatu Melawan Pandemi
 
Kedelapan, pengawasan lalu lintas secara teknis dikoordinasikan bersama Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI/Polri, dan Satgas Covid-19. “Bagi yang melanggar (SE larangan mudik), terdapat sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan, bahkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Gunawan.
 

(AZF)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif