Semarang: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pengelola bus yang tidak layak operasi saat libur Lebaran 2022. Penindakan itu demi keselamatan masyarakat.
 
"Untuk daerah wisata, biasanya bisa tidak diperiksa. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum pada bus yang tidak layak," kata Budi usai rapat koordinasi kesiapan arus mudik Lebaran, di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 April 2022.
 
Menurut Menhub, penindakan tegas harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus memilih bus yang baik dan layak operasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan terdapat empat aspek yang harus dikoordinasikan untuk menyukseskan mudik tahun ini.
 
"Pertama tata kelola lalu lintas, termasuk ketersediaan dan distribusi BBM," kata Muhadjir.
 
Baca:Polri Minta Pemudik Kunci Rumah hingga Tak Lebay Bawa Barang
 
Kedua, kondisi covid-19 serta capaian vaksinasi. Ketiga, ketersediaan bahan pokok serta penyaluran bantuan sosial.
 
"Keempat, mewaspadai bencana alam. Termasuk memastikan pemudik agar berperilaku baik," ucap Muhadjir.
 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)