“Harus ada pengawasan yang konsisten dan syarat ketat sesuai protokol kesehatan,” kata pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan kepada Medcom.id, Jumat, 8 Mei 2020.
Menurut dia, pelanggaran mobilisasi masyarakat di tengah pandemi akan memperparah penyebaran virus. Tigor mengusulkan pemerintah memberi sanksi tegas kepada pihak yang melanggar kriteria mobilisasi, supaya menimbulkan efek jera.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia meminta sanksi juga diberikan pada operator transportasi pelanggar kebijakan itu. Dasar sanksi, kata dia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan aturan terkait pencabutan zin usaha.
“Regulasi harus berjalan dengan konsisten,” tegas dia.
Tigor memaklumi masyarakat mulai mengalami kejenuhan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun dia meminta masyarkat bersabar.
“Agar Indonesia selesai dari wabah covid-19 dan melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa PSBB lagi,” kata dia.
Baca:Organda DKI Sesalkan Putusan Menhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi di tengah pelarangan mudik demi mencegah covid-19. Kebijakan berlaku Kamis, 7 Mei 2020.
Berita selengkapnya terkait korona bisa dilihat di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News (ADN)
