medcom.id, Jakarta: Muhammadiyah nampak turut serta dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama. Hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tradisi isbat yang selalu dilakukan pemerintah tiap tahun. Bahkan tahun lalu saat Kemenag dipimpin oleh Suryadharma Ali.
Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin mengatakan, di era Suryadharma Ali keberadaan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar seringkali dipandang sebelah mata. Seperti yang kerap terjadi saat penentuan 1 ramadan maupun syawal, metode penghisaban Muhammadiyah kerap dikritik keras oleh pemerintah.
Tapi, sejak kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, Din merasakan perbedaan. Bahkan, Muhammadiyah merasa dirangkul.
"Sejak awal Muhammadiyah selalu hadir kecuali satu dua tahun terakhir. Pemerintah yang saat itu menterinya Pak Suryadharma Ali tidak setuju pada metode pendekatan Muhammadiyah. Pemerintah waktu itu terus terang ada pakar-pakar yang secara publik mengritik keras Muhamadiyah," ujar Din Syamsudin, di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015).
Tak hanya berbeda pendapat, sidang isbat yang dilangsungkan secara terbuka pun tak sejalan dengan prinsip Muhammadiyah. Pasalnya, dalam sidang isbat kerap kali pemerintah dan ormas Islam punya pendapat berseberangan dan menjadi tontonan masyarakat seluruh Indonesia.
"Rapat isbat terbuka, saya lihat banyak mempertontonkan perbedaan. Itu tak baik, tak elok dilihat. Tapi sejak Pak Lukman jadi menteri pimpinan pusat (Muhammadiyah) menyampaikan harapan tak perlu mempertontonkan perbedaan isu penetapan 1 ramadan dan syawal," jelas Din.
medcom.id, Jakarta: Muhammadiyah nampak turut serta dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama. Hal ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tradisi isbat yang selalu dilakukan pemerintah tiap tahun. Bahkan tahun lalu saat Kemenag dipimpin oleh Suryadharma Ali.
Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin mengatakan, di era Suryadharma Ali keberadaan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar seringkali dipandang sebelah mata. Seperti yang kerap terjadi saat penentuan 1 ramadan maupun syawal, metode penghisaban Muhammadiyah kerap dikritik keras oleh pemerintah.
Tapi, sejak kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, Din merasakan perbedaan. Bahkan, Muhammadiyah merasa dirangkul.
"Sejak awal Muhammadiyah selalu hadir kecuali satu dua tahun terakhir. Pemerintah yang saat itu menterinya Pak Suryadharma Ali tidak setuju pada metode pendekatan Muhammadiyah. Pemerintah waktu itu terus terang ada pakar-pakar yang secara publik mengritik keras Muhamadiyah," ujar Din Syamsudin, di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015).
Tak hanya berbeda pendapat, sidang isbat yang dilangsungkan secara terbuka pun tak sejalan dengan prinsip Muhammadiyah. Pasalnya, dalam sidang isbat kerap kali pemerintah dan ormas Islam punya pendapat berseberangan dan menjadi tontonan masyarakat seluruh Indonesia.
"Rapat isbat terbuka, saya lihat banyak mempertontonkan perbedaan. Itu tak baik, tak elok dilihat. Tapi sejak Pak Lukman jadi menteri pimpinan pusat (Muhammadiyah) menyampaikan harapan tak perlu mempertontonkan perbedaan isu penetapan 1 ramadan dan syawal," jelas Din.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
