Ilustrasi THR. Dok. MI
Ilustrasi THR. Dok. MI

Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan THR

Ramadan pns pemda tunjangan hari raya Pemerintah Daerah Kemendagri ASN
Indriyani Astuti • 19 April 2022 09:55
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Melalui SE dengan Nomor 900/2069/SJ itu gubernur dan bupati atau wali kota diminta mempercepat pembayaran THR dan gaji ke-13.
 
SE yang terbit pada Senin, 18 April 2022, menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
 
Penerima THR dan gaji ke-13 yang diberikan pemerintah daerah (pemda), di antaranya aparatur sipil negara (ASN) dan calon ASN yang bekerja pada instansi daerah; pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di instansi daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota; pimpinan dan anggota DPRD; pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam memberikan THR dan gaji ke-13 tersebut, pemda perlu melakukan langkah percepatan, seperti mempersiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai teknis pembayaran THR dan Gaji ke-13. Pembayaran THR diupayakan paling cepat diberikan 10 hari kerja sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Sedangkan gaji ke-13 paling cepat diberikan pada Juli 2022.
 
Baca: Pemkot Tangsel Anggarkan Rp36 Miliar untuk THR ASN
 
Daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022 juga diminta segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13. Anggaran bisa diambil dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD TA 2022, atau menggeser anggaran dengan mendahului perubahan APBD 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga.
 
“Pengelolaan anggaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegas Mendagri dalam SE tersebut.
 
Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta memonitoring penyediaan serta pembayaran THR dan gaji ke-13 di masing-masing pemerintah kabupaten atau kota.
 

(AZF)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif