Alasan pemerintah tak menaikkan harga rumah subsidi. Ilustrasi: Shuttersrock
Alasan pemerintah tak menaikkan harga rumah subsidi. Ilustrasi: Shuttersrock

Alasan Harga Rumah Subsidi Tak Naik

Properti investasi properti perumahan bisnis properti Properti milenial Investasi Rumah
Rizkie Fauzian • 22 Januari 2021 19:46
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa harga rumah subsidi tahun ini tetap sama dengan harga rumah 2020.
 
"Dengan tidak naiknya harga rumah FLPP tahun 2021 maka diperkirakan capaian realisasi FLPP akan melebihi target yang ditetapkan," ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dikutip dari laman resmi PPDPP, Jumat, 22 Januari 2021.
 
Pernyataan ini merujuk kepada surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR pada awal Januari lalu tentang Harga Jual Rumah yang Dapat Dibeli Menggunakan KPR Bersubsidi dan BP2BT Tahun 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto, pertimbangan pemerintah tidak menaikkan harga rumah karena tidak terjadi kenaikan biaya konstruksi yang signifikan pada 2020.
 
Berdasarkan hasil survei harga bahan bangunan dan upah pekerja yang didapat dari asosiasi pengembang dan tenaga pendukung penyaluran BP2BT di 45 kabupaten/kota di Indonesia.
 
Pertimbangan lainnya adalah ketersediaan pasokan rumah yang siap akad menurut data SiKumbang per 7 Januari 2021 sebanyak 227.183 unit.
 
"Sedangkan target penyaluran KPR subsidi dan BP2BT 2021 sebesar 212.066 unit, sehingga pemenuhan KPR Bersubsidi dan BP2BT pada 2021 dapat menggunakan stok rumah 2020," jelasnya.
 
Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka harga jual rumah umum tapak/rumah tapak paling tinggi yang dapat dibeli menggunakan KPR Bersubsidi atau BP2BT pada tahun 2021 akan tetap menggunakan batasan harga jual rumah paling tinggi.
 
Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 tahun 2019.
 
Adapun batasan harga jual rumah tapak bersubsidi terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai), Rp150.500.000.
 
Selanjutnya, Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu), Rp164.500.000, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas), Rp156.500.000.
 
Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu seharga Rp168 juta, serta Papua dan Papua Barat Rp219 juta.
 
(KIE)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif