Memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni bukan hanya impian. Foto: Shutterstock
Memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni bukan hanya impian. Foto: Shutterstock

Memiliki Rumah Bukan Impian

Properti perumahan sejuta rumah bedah rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 05 Agustus 2020 23:22
Jakarta: Memiliki hunian menjadi dambaan setiap orang. Namun ada begitu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan terutama bagi pembeli rumah pertama.
 
Kondisi ekonomi di tengah pandemi covid-19 menjadi salah satu pertimbangan yang tak bisa terelakkan. Banyak masyarakat harus menunda transaksi pembelian rumah.
 
Meski demikian, banyak kalangan percaya bahwa masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk membeli rumah. Bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan cara ideal untuk memiliki rumah.

Fasilitas KPR Subsidi

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui program Sejuta Rumah, pemerintah terus meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga hunian terjangkau dan layak.
 
Beberapa program subsidi rumah yang luncurkan pemerintah antara lain, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
 
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa target sepanjang tahun ini sebanyak 330 ribu unit rumah.
 
"Alokasinya untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 88 ribu unit, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) 67 ribu unit, dan tambahan stimulus fiskal melalui subsidi selisih bunga (SSB) 175 ribu unit," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama di Komisi V DPR.
 
Kesempatan memiliki hunian pertama semakin mudah dengan hadirnya beberapa program perumahan yang diluncurkan pemerintah tersebut.
 
Namun, tak semua masyarakat bisa menikmati fasilitas tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program subsidi tersebut.
 
Masyarakat dengan penghasilan pokok tidak lebih dari Rp8 juta adalah yang berhak menerima bantuan. Selain itu, belum pernah menerima bantuan subsidi rumah sebelumnya dari pemerintah.
 
Setelah melengkapi semua persyaratan, masyarakat bisa menikmati subsidi rumah dengan suku bunga tetap 5 persen, jangka waktu cicilan panjang hingga 20 tahun, angsuran yang terjangkau hingga uang muka ringan.
 
Dengan program yang diberikan pemerintah khususnya di bidang perumahan, diharapkan dapat memudahkan masyarakat memiliki rumah pertama. Memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni bukan hanya impian.

Program Perumahan

Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang murah dan layak juga terlihat dari anggaran yang disiapkan. Kementerian PUPR menyiapkan Rp7,48 triliun untuk program perumahan.
 
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus), bantuan rumah swadaya serta pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan masyarakat.
 
Khalawi menjelaskan, bahwa pihaknya telah menetapkan beberapa target prioritas pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan tahun depan.
 
Pertama adalah pembangunan Rusun sebanyak 7.724 unit dengan alokasi anggaran senilai Rp3,51 triliun. Beberapa lokasi pembangunan Rusun yang akan dibangun tersebar di sejumlah lokasi seperti Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
 
Kedua adalah pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan total anggaran sebesar Rp2,51 triliun.
 
Jumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah atau ditingkatkan kualitasnya tahun 2021 mendatang sebanyak 111.200 unit yang tersebsar di 33 Provinsi.
 
Ketiga adalah pembangunan Rumah Khusus sebanyak 2.640 unit dengan anggaran sebesar Rp0,61 triliun. Beberapa lokasi pembangunan Rusus yang telah dilaksanakan verifikasi lapangan berada di kawasan perbatasan, Kabupaten banjar Baru, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Konawe Selatan.
 
Selanjutnya adalah pembangunan rumah umum dan komersial melalui pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan anggaran Rp0,41 triliun.

Bentuk Balai Perumahan

Kementerian PUPR telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai PPP) Direktorat Jenderal Perumahan.
 
Keberadaan Balai tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah di Indonesia
 
"Dengan dibentuknya Balai Perumahan ini, diharapkan bisa mendorong para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah agar meningkatkan pembangunan perumahan bagi masyarakat," ujar Khalawi.
 
Adapun lokasi 19 Balai PPP itu yakni di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Banten-DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
 
Selajutnya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif