Kendala pembangunan rumah di daerah. Foto: Kementerian PUPR
Kendala pembangunan rumah di daerah. Foto: Kementerian PUPR

Kendala Pembangunan Rumah di Daerah

Properti perumahan sejuta rumah bedah rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 04 Agustus 2020 14:55
Makassar: Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia masih mengalami tantangan besar, mulai dari backlog, permukiman kumuh, hingga rumah tidak layak huni.
 
Untuk itu, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan Rapat Kerja membahas kegiatan fasilitasi Pokja Tahun 2020
 
"Pemerintah daerah melalui dinas teknis yang mengurusi bidang PKP wajib memprioritaskan pemenuhan layanan sektor tersebut," ujar Kepala P2P Sulawesi III, Sugiharjo dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pembentukan Pokja PKP di 34 Provinsi merupakan bentuk upaya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan.
 
Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan bidang PKP cukup kompleks, tidak bisa dilakukan sendiri oleh dinas teknis yang bertanggung jawab saja tetapi harus melibatkan sektor lain yang terkait.
 
Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dimiliki oleh tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
 
Hal itu menyebabkan kendala dalam menyusun dan merumuskan kebijakan, program serta kegiatan untuk pengendalian pembangunan perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
 
"Kegiatan pembinaan terhadap Pokja PKP di daerah diharapkan akan dapat membantu daerah dalam mengefektifkan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan PKP," lanjutnya
 
Lebih lanjut, Sugiharjo menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan sejumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di daerah.
 
Beberapa bentuk pembinaannya antara lain restrukturisasi Pokja PKP provinsi dan Kabupaten/Kota atau pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota dan pembentukan Forum PKP Provinsi dan Forum PKP Kabupaten/Kota, Komitmen penyusunan RP3KP atau legalisasi dokumen RP3KP.
 
"Kami berharap Pemda juga pro aktif dalam proses pendataan satu juta rumah dan operasional Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru)," harapnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif