Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) yang dibangun di KSPN. Foto: Kementerian PUPR
Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) yang dibangun di KSPN. Foto: Kementerian PUPR

Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Terserap Rp66,49 Triliun

Properti pembangunan infrastruktur konstruksi Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 19 Agustus 2021 14:47
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk bertahan di masa pandemi. 
 
Tercatat hingga 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44 persen atau senilai Rp66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67 persen. 
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).  

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Agustus 2021.
 
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. 
 
Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01 persen atau senilai Rp14,02 triliun dari total anggaran PKT 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja. 
 
"Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," jelas Basuki.
 
Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pascapandemi.
 
Selain PKT, untuk mendukung PEN Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp173,93 miliar. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton sebesar Rp49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen.
 
Kemudian pembelian Rosin Ester sebesar Rp24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp100 miliar dengan progres 28,28 persen. 
 
Untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 57,81 persen.
 
Dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 37,41 persen. 
 
Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat  ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen dan progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp1,59 triliun.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif