Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau rumah contoh perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu, 19 Januari 2019 (Foto:Antara/Puspa Perwitasari)
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau rumah contoh perumahan Persatuan Pencukur Rambut Garut (PPRG) di Garut, Jawa Barat, Sabtu, 19 Januari 2019 (Foto:Antara/Puspa Perwitasari)

Atasi Backlog Perumahan, Pemerintah Bidik Komunitas

Properti program sejuta rumah
Anggi Tondi Martaon • 04 Maret 2019 16:19
Jakarta: Pemerintah merilis Program Sejuta Rumah untuk mengatasi backlog (selisih pasokan dan permintaan rumah). Guna mewujudkan target Program Sejuta Rumah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membidik komunitas masyarakat.
 
Terdapat dua pola yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan program perumahan berbasis komunitas. Pertama, pola ABCG (Academica, Business, Community, Government).
 
"Pola ABCG sudah dilaksanakan dan dimulai di Kendal, di Desa Curug Sewu, bekerja sama dengan Undip, Pemda Kendal, Pusat, BTN, pengembang, serta komunitas," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, ditemui di sela acara PUPR 4.0 Expo di Kantor Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pola kedua, yaitu BCG (Business, Community, Government), telah diterapkan bersama Komunitas Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) pada Januari 2019.
 
"Sudah dilakukan groundbreaking oleh Pak Presiden di Garut," kata Khalawi.
 
Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Persyaratan Keikutsertaan
 
Bagi komunitas masyarakat yang tertarik bergabung dengan program perumahan berbasis komunitas, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Apa saja?
 
1. Belum pernah mendapatkan subsidi rumah
2. Anggota kelompok masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Komunitas sudah berbadan hukum atau terdaftar di instasi pemerintah.
 
"Betul-betul komunitas. Bukan buatan. Seperti komunitas wartawan, ada badan hukumnya kan," kata Khalawi.
 
Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, komunitas dipersilakan langsung mengajukan permohonan kepada pemerintah, asosiasi pengembang hunian seperti Real Estate Indonesia (REI) atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
 
"Hingga saat ini sudah ada 12 komunitas yang menyampaikan permohonan. Sekarang, kita lagi mengecek dahulu," ujar Khalawi.
 

(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif