Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. (Foto: Kementerian PUPR)

Hapernas dan Upaya Penuhi Hak Rakyat akan Rumah Layak

Properti program sejuta rumah
Rizkie Fauzian • 25 Agustus 2019 21:14
Jakarta: Rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Sayangnya, kenaikan harga rumah tidak diikuti dengan penghasilan yang signifikan pada setiap orang.
 
Di sini peran pemerintah dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hunian setiap warganya. Melalui Program Sejuta Rumah yang digagas pada 2015, pemerintah berharap bisa memberikan tempat tinggal yang layak huni.
 
Perjalanan Program Sejuta Rumah bukan tanpa tantangan mengingat jumlah backlog perumahan masih di angka 7,6 juta. Ketersediaan lahan yang strategis menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Realisasi Program Sejuta Rumah

Sejuta Rumah merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, di Ungaran, Jawa Tengah. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor properti dan sektor lainnya dalam membantu pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agar berjalan lancar, Program Sejuta Rumah harus dijalankan dengan melibatkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun masyarakat secara bersama-sama. Beberapa kebijakan diluncurkan untuk mewujudkan program tersebut.
 
Pembangunan yang berhasil direalisasikan pada awal pembentukan Program Sejuta Rumah hanya 699.770 unit.
 
Pada 2016, meningkat 805.169 unit. Sementara itu, pada 2017 tercapai 904.758 unit. Program berhasil mencapai target pada 2018 yaitu 1.132.621 unit.
 
Pada 2019, pemerintah menargetkan untuk membangun 1.250.000 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah. Namun, hingga 5 Agustus 2019, realisasinya baru mencapai 735.547 ribu unit atau sekitar 60,3 persen dari target tahun ini.
 
Jika dihitung capaian Sejuta Rumah hingga akhir 2018, baru mencapai 3.542.318 unit. Padahal Presiden Jokowi meminta pembangunan rumah setiap tahunnya mencapai satu juta sehingga dalam lima tahun bisa menembus lima juta rumah.
 
"Kita punya target memang tahun ini untuk mendongkrak kumulatif hingga lima juta unit. Jadi, kalau bisa mencapai 4,8 juta unit, kurangnya tidak banyak," ucap Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.
 
Harus diakui, capaian Program Sejuta Rumah belum bisa dibilang maksimal. Menyadari hal ini, pemerintah melakukan beberapa inovasi agar penyediaan perumahan dapat diselesaikan secara cepat, masif, dan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi Pemerintah

Guna memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dukungan pembiayaan perumahan.
 
Beberapa strategi pembiayaan yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), bantuan pembiayaan perumahan, dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 
"Nantinya semua jenis bantuan pembiayaan terkait perumahan akan dilaksanakan oleh BP Tapera. Masa transisi untuk ASN, karena salah satu tulang punggung Tapera adalah Bapertarum, maka pelaksanaan Tapera bagi ASN diberi waktu dua tahun. Sementara, untuk non-ASN adalah tujuh tahun," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Eko Djoeli Heripoerwanto.
 
Terkait proyek KPBU perumahan, Eko Heri menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan studi pendahuluan terhadap empat proyek KPBU yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).
 
Pemerintah juga memberikan subsidi rumah bagi MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan pembangunan rumah berbasis komunitas.

Momentum Hari Perumahan Nasional

Hari Perumahan Nasional (Hapernas) diperingati setiap 25 Agustus. Peringatan Hapernas menjadi momentum untuk menciptakan iklim properti yang produktif serta momentum percepatan pembangunan Program Sejuta Rumah.
 
Hapernas menjadi momen untuk membangun rumah yang lebih layak bagi rakyat. Namun, peringatan ini diharapkan tak sekadar menjadi acara seremonial tahunan, tetapi menjadi evaluasi pembangunan perumahan rakyat.
 
Peran pemerintah dan seluruh stakeholder perumahan dalam melakukan kontemplasi terhadap kinerja dan capaian penyediaan perumahan sangat diperlukan untuk mewujudkan citra-cita Bung Hatta yang juga merupakan Bapak Perumahan Indonesia, yaitu agar rakyat mendapatkan penghidupan yang layak berupa hak untuk mendapatkan rumah.
 
Tahun ini, tema yang diangkat dalam Hapernas adalah Wujudkan Perumahan Rakyat Berbasis Komunitas.
 
“Kami berharap dengan semangat Hapernas ini akan lebih banyak lagi rumah-rumah yang dibangun untuk komunitas masyarakat di Indonesia,” ucap Khalawi.
 
Dari data yang dimiliki Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, banyak komunitas masyarakat yang telah mengajukan usulan bantuan perumahan dari pemerintah ini.
 
Mereka ialah para petugas kebersihan, MBR, tukang bakso, tempe dan tahu, pengrajin rokok tembakau makanan dan minuman, guru honorer, nelayan, pegawai restoran, penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang, dan buruh kelapa.
 
Komunitas masyarakat tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tengga Timur (NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif